Dinsos SBB Baru Tahu Ada Oknum LBH Kepton Lakukan Pungli ke Warga

oleh -582 views
Link Banner

Porostimur.com | Piru: Sepak terjang LBH Kepulauan Buton (Kepton) yang memungut dana dari masyarakat dengan iming-iming bantuan korban konflik Maluku kian meresahkan.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Seram Bagian Barat, Drs. Yosef Rahanten mengaku kaget dengan adanya praktek pungutan tersebut.

Rahanten bahkan tidak mengetahui adanya bantuan sosial bencana kemanusian 1999 dan pungutan liar sejumlah Rp 300 ribu itu.

Ditemui di ruang kerjanya, Jum’at (26/3/2021), Yosef Rahanten mengaku, sampai saat ini Dinas Sosial tidak pernah didatanggi ataupun menerima surat masuk dari Lembaga Bantuan Hukum Kepton.

Terkait bantuan penanganan bencana kemanusiaan tahun 1999 yang bernilai Rp.18 Juta, Yosef mengaku baru mendengarnya, setelah Pejabat Desa Lokki menanyakan kepadanya terkait bantuan sosial dan pungutan Rp 300 ribu.

Baca Juga  Warganet Gaduh, Anggaran Rp 12 Miliar Antivirus Versus Apel Kebangsaan Rp 18 Miliar jadi Perbincangan Seru

Tagal itu, Dia menghimbau kepada Masyarakat agar tidak percaya terhadap oknum LSM yang melakukan pungutan dengan modus mengurus dana Bantuan Sosial (Bansos) pasca konflik 1999 silam.

Menurut Yosef, pihaknya baru hari ini mendapat laporan, kalau ada oknum Lembaga Hukum (LBH) Kepton yang saat ini mendatangi warga di halbar dengan tujuan sosialisasi tentang kemenangan gugatan di Mahkamah Agung (MA) terkait dana Bansos pengungsi. Kegiatan tersebut, dilakukan oleh oknum LBH Kepton dengan meminta warga untuk berpartisipasi memberikan uang 300 ribu, guna mengurus dana tersebut.

Dia menjelaskan, jika dana Bansos tersebut benar telah dimenangkan di MA, maka secara otomatis, sudah ada pemberitahuan kepada pemerintah melalui kementerian terkait dan diteruskan ke pemkab masing masing, tapi saat ini tidak ada pemberitahuan apapun, sehingga masyarakat tidak perlu melayani oknum LSM ataupun oknum LBH yang datang melakukan pungutan dengan modus mengurus dana pengunsi.

Baca Juga  2019, broad band sentuh seluruh wilayah 3T di Indonesia

“Kalau dana bansos itu ada, pastinya Pemkab dalam hal ini Dinsos yang akan turun langsung mendata jumlah korban konflik, bukan LSM atau LBH, jadi masyarakat jangan mudah percaya kepada oknum oknum yang tidak bertanggunjawab,” jelasnya.

Yosef berharap, para Kepala Desa (Kades) di semua desa juga harus melakukan pengawasan terhadap LSM atau lembaga apapun yang datang memberikan iming iming dan melakukan pungutan terhadap masyarakat.

”Ini harus diawasi secara bersama, sehingga masyarakat jangan menjadi korban penipuan,” pungkasnya. (kahar)

No More Posts Available.

No more pages to load.