Dipolisikan, RR siap lapor balik Huwae

oleh -89 views
Link Banner

@Porostimur.com | Ambon : Dilaporkan Ketua DPRD Maluku, Edwin Huwae,SH, ke pihak kepolisian, tidak membuat surut nyali Wakil Ketua DPRD Maluku, Richard Rahakbauw,SH.

Saat berhasil dikonfirmasi wartawan, Jumat (18/5), Rahakbauw yang akrab disapa dengan akronim RR ini menyatakan siap mempertanggungjawabkan kata-katanya yang sudah dikeluarkan.

”Setelah saya mendengarkan laporan yang disampaikan oleh saudara Edwin Huwae dalam kapasitas sebagai Ketua DPRD Maluku maupun kapasitas dia sebagai Ketua DPD PDI-P Maluku, maka saya akan melaporkan kembali yang bersangkutan. Karena menurut saya, dia telah melakukan pembohongan publik. Dan saya pun tidak takut atas laporannya ke Polda Maluku atas dugaan pencemaran nama baiknya. Memang benar setiap anggota DPRD itu ada dana aspirasinya. Tetapi kalau Huwae mengatakan tidak ada, berarti dia yang parlente,” ujarnya.

Sebagai Pimpinan dan anggota DPRD Maluku, akunya, pihaknya mendapatkan dana aspirasi dalam bentuk pokok-pokok pikiran.

Dimana, hal ini berlaku sejak tahun 2009 sampai 2018, dengan dana aspirasi masing-masing anggota DPRD mengalami kenaikan dari Rp 2,3, hingga Rp 5 milyar.

Dana aspirasi untuk masing-masing anggota DPRD, jelasnya, sebesar Rp 5 milyar berlaku sejak tahun 2014.

Namun khusus untuk pimpinan DPRD mengalami kenaikan kuota, dimana dirinya mendapatkan kuota dana aspiasri sebesar Rp 32,5 miliar pada tahun 2018 ini.

Menurutnya, dana itu direalisasi dalam bentuk pokok-pokok pikiran, bukan diambil untuk kepentingan pribadi.

Baca Juga  Oktober 2020 Kota Ternate mengalami infIasi sebesar 0,28 persen

”Karena memang kuota disiapkan, kita masukkan pokok pikiran itu dalam program dan kegiatan atas jaring aspirasi lewat reses. Ketika menjaring aspirasi masyarakat, kita masukkan sesuai plot anggaran yang disiapkan dari 32,5 miliar. Rp. 7.136.540.000, saya sumbangkan untuk kegiatan peribadatan serta pembangunan rumah ibadah. Sisanya, untuk program dan kegiatan sesuai dengan reses, bertemu dengan konstituen. Faktanya, dia (Huwae-red) tidak ambil uang itu. Dan atas dasar itu, dapat menampung kepentingan rakyat di lembaga politik ini. Dan bukti fisiknya banyak,” jelasnya.

Pada Minggu (13/5), jelasnya, di Jemaat GPM Galala Hative Kecil (Gatik), dilaksanakan ibadah sehari berkorban.

Dimana, dalam ibadah ini seluruh pemangku kepentingan di Bumi raja-raja yang beragama Kristen diundang resmi untuk hadir dan dimintakan berpartisipasi dalam memberikan sumbangan bagi penyelesaian pembangunan gedung Gereja Gatik.

Meski demikian, akuknya, dirinya tidak sempat hadir karena baru saja tiba dari wilayah teon Nila Serua (TNS).

Sebangun tidur dari istirahatnya, RR mengaku menerima informasi dari anggota jemaat Gatik yang datang ke rumah dinasnya, Medy Pesiwarissa, seraya mengkronologiskan dirinya menyumbang rp 2 milyar dalam proses perampungan gedunggerejadimaksud, sementara Wakil Ketua DPRD Maluku dari Partai Demokrat, Nia Pattiasina, menyumbangkan Rp 500 juta.

Dijelaskannya, saat itu Huwae yang hadir dalam acara ibadah itu kemudian berbicara kepada anggota jemaat ini, bahwa dirinya merasa tidak nyaman atas angka-angka yang disebutkan tadi.

Baca Juga  Dhilan, Yatim Piatu yang Lulus Seleksi Bintara Polri di Polda Maluku Utara

Apalagi, yang bersangkutan bingung darimana asal dan bagaimana pertanggung jawabannya.

Mirisnya lagi, saat itu Huwae mengaku tidak tahu dan tidak pernah mendapatkan dana aspirasi, melainkan menyumbang dari satu bulan gajinya.

”Saya dengar itu. Rabu malam (16/5), Jemaat Gatik Sektor Efrata beribadah di rumah saya. Selesai jalan tanggu persembahan, diberi kesempatan berbicara. Saya bilang apa yang disampaikan oleh saudara Edwin itu, dalam kapasitas sebagai ketua DPRD itu mulut parlente, dia menipu. Sebab kita pimpinan dan anggota DPRD bukan saja tahun 2018 ini, mendapatkan dana aspirasi dalam pokok-pokok pikiran, tetapi sudah sejak tahun 2009 sampai 2018 ini,” terangnya.

Menurutnya, apa yang sudah diucapkannya memang merupakan sebuah fakta.

Sayangnya, akunya, apa yang diungkapkannya itu,m justru dianggap sebagai sebuah kesalahan oleh seorang Ketua DPRD Maluku.

Ditegaskannya, kenyataannya memang DPRD punya dana aspirasi dan wajib diungkapkan kepada masyarakat.

Karena, tambahnya, transparansi informasi kepada masyarakat itu sangat diperlukan.

”Jadi , salah saya dimana? Kita harus terbuka kepada masyarakat supaya tahu. Kalau dia bilang tidak ada dana aspirasi, maka menurut hemat saya, dia telah melakukan pembohongan publik. Yang Saya tidak terima itu adalah dia katakan resmi di dalam gereja, rumah Tuhan, bahwa seakan-akan kita korupsi. Menurut hemat saya, saya harus meluruskan. Dari dana itu, saya tidak ambil satu rupiah pun. Karena, tidak akan menjadi berkat bagi keluarga saya. Bisa ditanyakan ke Bappeda. Ketua DPRD juga dapat, ada dana itu. Lalu korupsi dan pencemaran nama baik di mana? Jangan dia berspekulasi. Kita akan melaporkan kembali,” timpalnya.

Baca Juga  Aktivis Sebut Kasus Munir Bisa Kedaluwarsa Jika Tak Segera Dilanjutkan

RR juga membantah tegas tentang adanya indikasi terjadi korupsi dalam penggunaan dana aspirasi dalam APBD.

Menurutnya, pihaknya sudah pernah mengkonsultasikan dana aspirasi dimaksud dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku pada tahun 2017 silam.

Dimana, pihak BPK menerangkan bahwa sepanjang tidak ada indikasi korupsi di sana, wajib hukumnya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat.

”Saya akan membawa dalam pergumulan. Kalau memang tidak ada dana aspirasi, saya minta Tuhan cabut nyawa saya. Tetapi kalau ada, saya minta cabut nyawa dia (Huwae-red). Nanti, saya minta berdoa di bawah mimbar dalam pergumulan. Saya mau DPRD juga terbuka, agar penegak hukum juga melakukan proses pengawalan apakah benar dana aspirasi diperuntukkan dengan benar atau tidak. Jangan disimpan-simpan, saya orangnya terbuka. Setiap anggota DPRD kuotanya Rp 5 milyar sementara Pimpinan setiap tahun bervariasi. Saya tahun ini dapat Rp 32,5 milyar. Itu benar. Kok, Ketua DPRD tidak dapat? Ibu Nia juga turut menyumbang Rp 500 juta,” pungkasnya. (keket)