Disindir Mendagri, DPRD Maluku Koordinasikan Realisasi Anggaran Pilkada Serentak 2020

oleh -41 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Setelah ditegur halus Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tirto Karnavian, dalam rapat koordinasi di Kantor Gubernur Maluku, sehari sebelumnya, Pemerintah Provinsi Maluku akhirnya bergeges melakukan koordinasi tentang realisasi anggaran Pilkada Serentak tahun 2020, di Gedung DPRD Maluku, Selasa (28/7).

Dalam rakor yang dipimpin langsung Mendagri Karnavian ini, Gubernur Maluku, Murad Ismail, ditegur tentang tidak sinkronnya data realisasi anggaran Pilkada Serentak 2020 di Maluku.

Dimana, data Mendagri realisasi anggaran Pilakad Serentak ke KPU SBT baru mencapai 40%, sementara laporan Gubernur sudah mencapai 91%.

Menindaklanjuti itu, maka Komisi I DPRD Maluku pun mengadakan rapat dengan melibatkan KPU Maluku, Asisten I Gubernur Maluku, Kepala BPKD dan Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Provinsi (Setprov) Maluku.

Link Banner

Hal ini pun dibenarkan Ketua KPU Provinsi Maluku, Syamsul Rifan Kubangun,SH, saat behasil dikonfirmasi wartawan, usai menghadiri hearing dimaksud.

Baca Juga  Ibas Tegaskan Demokrat Menarik Diri Dari Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

”Tahapan Pilkada sudah lanjut, sehingga beberapa agenda pelaksanaan yang berkaitan dengan tugas-tugas KPUD, demi tanggungjawab bersama KPUD melaksanakan kegiatan seperti dimonitoring dan asistensi pada empat kabupaten yang melaksanakan pilkada.

Oleh karena itu Komisi I DPRD Maluku mengundang KPUD dan Pemerintah Maluku yakni Asisten I, Kepala BPKB dan Biro Pemerintahan.” Cetusnya.
Selain melakukan komunikasi dan koordinasi aktif dengan DPRD Maluku, akunya, berbagai aktivitas pihaknya pun sudah dilaporkan langsung kepada Gubernur Maluku maupun instansi terkait yang dibawahinya.

”Kami dari KPUD juga mengajukan kepada Bapak Gubernur Maluku, Murad Ismail, sehingga kegiatan dan aktifitas Pilkada ini bisa dilaksanakan bersama-sama secara baik di empat kabupaten,” ungkapnya.

Menurutnya, usulan anggaran Pilkada Serentak ini sudah diajukan pihaknya kepada Gubernur Maluku namun hingga saat ini masih belum disetujui.

Baca Juga  Syarif Hadler: Musik Adalah Roh Kota Ambon

”Sudah lama KPUD ajukan anggaran Pilkada 4 kabupaten ini, dari tahun 2019, hanya karena KPUD dulu ajukan anggaran RRp 6,9 milyar. Maka kemudian ditolak karena tidak ada pada batang tubuh APBD. Kemudian KPUD ajukan anggaran kembali Rp 6,9 milyar dan ada pembahasan 1 kali, disurati KPUD disanggupi Rp200 juta.

Oleh sebab itu, KPUD menolak sikap itu berkaitan dengan Rp200 juta itu,” jelasnya.
Dana sebesar itu, terangnya, bakalan dialokasikan KPU untuk 9 tahapan Pilkada Serentak.

”Untuk Pilkada, lanjutan setelah KPUD mengetahui aggaran KPUD dipangkas, kemudian ada hal-hal pelaksanaan tugas kami yang mana diadakan kegiatan-kegiatan berupa 9 tahapan yang akan dilaksankan yakni tahapan Justifikasi Perseorangan, Data Pemilih, Pencalonan, Kampanye, Pengumutan Suara, Rekapitulasi dan Penetapan yang terpilih, juga perselisihan hasil. Dari tahapan-tahapan pelaksanaan yang harus dari anggaran,” ucapnya.

Untuk pelaksanaan atau petunjuk teknis (Juknis) di lapangan nanti, tambahnya, disesuaikan setelah dana hibah ini selesai ditetapkan.

Baca Juga  Dirjen Bimas Kristen Kemenag RI Kunjungi Warga Jamaat di SBB

”Sedangkan untuk teknis jika sudah ada kesepakatan nanti, karena ini dana hibah, maka dituangkan sebagian akan penerima hibah. Karena, seperti contoh kemarin ada surat perintah dari KPU RI, maka dilakukan supervisi monitoring dengan gerakan Juknis serentak.

KPUD Maluku hanya bisa turun di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dan Buru Selatan (Bursel), karena Maluku Barat Daya (MBD) dan Kepulauan Aru tidak ada penerbanganya,” timpalnya.

Ditambahkannya, pihaknya akan memastikan kesembilan tahapan yang ditetapkan KPUD tadi akan terlaksana pada keempat kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada Serentak tadi.

”Jadi Respon positif KPUD dan Komisi I DPRD Maluku dengan Pemerintah Maluku, dalam hal ini Eksekutif, akan sama-sama melihatnya,” iringnya. (liehu)