Dosen Mahfud MD Sebut UU Ciptaker Otoriter, Kehendak Sepihak dari Penguasa

oleh -50 views
Link Banner

Porostimur.com | Yogyakarta: Dosen pembimbing disertasi Mahfud MD, Prof Maria Sumarjono angkat bicara terkait polemik omnibus law UU Cipta Kerja (Ciptaker).

Guru Besar Pertanahan UGM itu menyebut UU Ciptaker merupakan tipologi UU ortodok otoriter.

Hal itu dikatakan Prof Maria saat menjadi pembicara diskusi Fakultas Hukum UGM yang tayang di chanel YouTube ‘Kanal Pengetahuan FH UGM’.

Potongan video pernyataan Prof Maria dibagikan di Twitter dan menjadi pembicaraan ramai.

“Saya mau pinjam ini pendapat dari Papak Mahfud, Menko Pulhukam. Di dalam disertasinya itu, termasuk termasuk tipologi apa ini UU Cipta Kerja? ini adalah UU elitis, UU ortodoks,” ucap Prof Maria.

“Kok disebut elitis ortodoks? Lho ini saya pinjam Pak Mahfud ini. Otoriter. Bukan kata-kata saya ini. Ini perkataan Bapak Menteri, yang dulu kebetulan saya menjadi pembimbing disertasinya, saya masih hafal ini,” sambung Guru Besar Pertanahan UGM ini.

Baca Juga  Peduli Sesama, Dua Putra Usman Sidik Beri Bantuan ke Bocah Tanpa Anus

Pakar metodologi penelitian itu beberapa kali mengutip isi disertasi Mahfud. Maria sendiri penah menjadi Dekan FH UGM pada 1991-1997. Keprofesorannya di bidang hukum tanah.

Saya minjam dari Pak Mahfud sendiri. Lho kok bisa? Lho ini contohnya. Jadi ortodoks, elitis, otoriter,” jelas Maria.

“Karena apa? Ini hukum diberlakukan sebagai instrumen untuk melaksanakan kehendak sepihak dari penguasa. Jadi secara teoritis ini dibenarkan oleh Pak Mahfud,” tegas Maria.

Ia menjelaskan bahwa UU Ciptaker merupakan hukum yang memaksa, tidak mengayomi.

“Secara formal berlaku. Tapi ini bukan hukum yang mengayomi, tetapi hukum yang memaksa,” kata Maria.

Lalu apakah hukum yang memaksa itu hukum atau bukan?

“Apakah hukum yang memaksa itu hukum atau bukan? Oh bukan. itu adalah kekuasaan, tetapi bukan hukum,” pungkasnya.

Baca Juga  Shin Tae-yong Panggil Rizky Pellu ke Timnas U-22

Penjelasan Mahfud MD

Mahfud MD meraih gelar doktor dari Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta pada 1993. Disertasi Mahfud MD berjudul ‘Perkembangan Politik Hukum, Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Karakter Produk Hukum’.

Mahfud MD menanggapi pernyataan dosen pembimbing disertasinya, Prof Maria. Mahfud memuji Prof Maria sebagai pakar metodologi penelitian.

“Saya bersyukur menempuh Doktor di UGM dgn dibimbing oleh Prof. Maria yang pakar metodologi yang sangat canggih. Dari beliau saya dibimbing tentang metodologi riset yang ketat agar sebuah penelitian melahirkan teoresasi yang selalu bisa dipakai. Sampai sekarang saya memanggil beliau “Bunda Maria”, kata Mahfud di akun Twitter pribadinya, @mohmahfudmd, Minggu (8/11).

Mahfud membeberkan rekomendasi dari disertasinya, salah satunya terkait judicial review melalui Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga  Klaim Serang Bandara Internasional Kabul, Taliban Sebut ISIS Murtad dari Ajaran Islam

“Disertasi saya tentang “politik hukum” (legal policy) yang dibimbing oleh Prof. Maria Sumarjono memang mendalilkan hukum ortodoks/elitis lahir dari pemerintahan otoriter. Rekomendasinya: 1) Rombak konfigurasi politik agar demokratis; 2) Lembagakan judicial review melalui pembentukan MK,” katanya.

Mahfud gembira karena disertasinya selalu menjadi rujukan dalam melahirkan Undang-undang.

“Disertasi saya tahun 1993 tentang hukum ortodoks/elitis dirujuk oleh Prof. Maria untuk memotret watak UU Cipta Kerja sekarang. Berarti teoresasi yang saya bangun dengan obyek UU pemilu & Pemda 27 tahun yang lalu itu masih bisa dipakai sekarang. Alhamdulillah. Sebenarnya ada rekomendasinya: bentuklah MK. Dan Skrng sdh ada MK,” tandas Mahfud MD. (red/pojoksatu)