DPR RI Kutuk Penembakan Jurnalis Al Jazeerah oleh Tentara Zionis Israel

oleh -28 views
Link Banner

Porostimur.com, Jakarta – Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid mengutuk pembunuhan jurnalis Al Jazeerah, Shireen Abu Akleh yang terjadi di Tepi Barat Palestina, Rabu (11/5) kemarin.

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Pantaucom, Kamis, 12 Mei 2022, Ketua Komisi I DPR RI mengutuk keras pembunuhan wartawan yang sedang bertugas di wilayah pendudukan Palestina tersebut. Menurutnya, ini adalah sebuah tindakan pembunuhan brutal dan tidak dapat dibenarkan oleh dalih apa pun, terutama karena Shireen jelas bertugas dengan mengenakan rompi bertuliskan pers.

“Dalam ketentuan hukum humaniter internasional, jurnalis/wartawan yang berada di situasi konflik bersenjata harus mendapatkan perlindungan dari kedua belah pihak yang bertikai,” jelasnya.

Sebagai mantan jurnalis, Meutya berpendapat penembakan terhadap wartawan Shireen Abu Akleh oleh pasukan zionis Israel ini termasuk dalam pelanggaran berat dan masuk dalam kategori kejahatan perang, menurut Konvensi Jenewa 1949.

“Konvensi Jenewa menjelaskan tentang Hukum humaniter internasional yang mengatur tentang perlindungan terhadap wartawan baik sebagai warga sipil maupun sebagai wartawan,” sebutnya.

Baca Juga  Besok, puncak arus balik penumpang mudik liburan

Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 4 ayat A sub 4 Konvensi IV Jenewa 1949 dan Pasal 79 Protokol Tambahan I 1977.

Meutya menyebut bahwa wartawan merupakan salah satu pihak yang harus dilindungi dalam sengketa bersenjata dan selayaknya diperlakukan sebagai warga sipil.

Sebagai respons atas tindakan brutal tersebut, Meutya menyerukan  kepada seluruh pemerintah, parlemen, dan komunitas internasional untuk menuntut Israel agar bertanggung jawab.

“Tuntutan kepada Israel ini untuk mengingatkan pada semua pihak, bahwa jurnalis yang meliput situasi konflik harus dipastikan keamanan dan perlindungannya setiap saat,” tegasnya.

Meutya juga menuntut pada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk membuka penyelidikan pidana pada para pelaku yang terlibat, termasuk komandan yang bertanggung jawab dalam pembunuhan

Baca Juga  Jelang Musda, KNPI Kepulauan Sula Gelar Rapimpurda

“Sudah saatnya para pelaku kejahatan perang ini diadili dan dimintai pertanggungjawaban pidana internasional,” ujarnya.

Kementerian Luar Negeri juga diminta oleh Komisi I DPR RI ini untuk menggalang kerja sama internasional untuk penyelidikan segera dan menyeluruh, dan bagi mereka yang bertanggung jawab untuk dimintai pertanggungjawaban.

“Saya juga meminta Kemlu untuk menggalang solidaritas internasional untuk memastikan hukum dan norma internasional ditegakkan, demi melindungi wartawan yang sedang bertugas dan pekerja media tidak lagi menjadi sasaran perang,” jelasnya.

Meutya yang sempat menjadi jurnalis pun membagikan cerita pilunya. Ia mengaku pernah merasakan hal ini saat menjadi jurnalis yang meliput di wilayah konflik bersenjata hingga pernah disandera di Iraq. 

“Risiko cidera, cacat permanen, hingga kematian mesti saya tanggung ketika meliput di wilayah konflik bersenjata,” lanjutnya.

Baca Juga  AS Bantah Lakukan Operasi di Perairan Teritorial Rusia

Meutya mengaku tahu betul akan hal ini dan dapat merasakan para jurnalis yang tewas, tertembak, terluka, ataupun disandera saat melakukan peliputan. Ia pun menegaskan bahwa jurnalis membutuhkan komitmen dari semua pemangku kepentingan.

“Penegakan hukum dan perlindungan terhadap jurnalis yang sedang meliput membutuhkan komitmen semua pemangku kepentingan,” tegas Meutya.

Selain itu, Meutya menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga dan kerabat Shireen Abu Akleh. Doa dan simpati juga ia berikan terhadap jurnalis Ali Al-Samoudi yang terkena tembakan di punggung.

“Sebagai mantan jurnalis yang pernah meliput di wilayah konflik bersenjata, saya merasakan kehilangan sosok wartawan yang amat dihormati karena telah meliput di tanah pendudukan palestina sejak awal Intifada Palestina kedua pada tahun 2000,” ujarnya. (red/pantau)

No More Posts Available.

No more pages to load.