DPRD Ambon Sayangkan Para Buruh Sampah Tidak Menerima Insentif

oleh -23 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Kemarin, Jumat (27/11/2020) hari terakhir DPRD Kota Ambon melakukan pembahasan LKA dengan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dalam rapat DPRD kemarin, Komisi III membahas tentang masalah insentif yang harus diterima oleh seluruh buruh sapu, buruh taman atau jalan.

DPRD telah mendorong agar supaya di tahun 2021 para buruh ini bisa mendapatkan insentif, tetapi ternyata pemerintah kota (pemkot) tidak merealisasikan hal ini sehingga pada tahun ini (2020) mereka tidak mendapatkan insentif atau yang mereka sebut gaji 13.

Hal ini dikemukakan oleh anggota DPRD Kota Ambon, Yusuf Wally ketika ditemui wartawan di kantor DPRD Kota Ambon.

Wally bilang, hal ini sangat disayangkan, mengingat usaha para tukang sapu jalanan yang membuat Kota Ambon menjadi bersih dan mendapatkan adipura, tapi ternyata jasa mereka hanya dibayar sebatas kontrak tiap minggu.

Baca Juga  Pasien Covid-19 di Maluku Tembus Angka 107

Menurut Wally, Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) beralasan tidak memberikan insentif karna adanya refocusing anggaran. Tetapi ternyata setelah dilihat di DLHP sendiri, pagunya sebesar Rp34 miliar dan dalam pagu tersebut ada program pengelolaan sampah yang anggarannya cukup signifikan yaitu sekitar Rp19 miliar.

“Masa dalam anggaran itu tidak dimuat untuk insentif para buruh sapu atau buruh sampah. Padahal ada program-program yang harus diisentifkan, seperti masalah mobil yang disewakan, masalah pergantian bank atau peralatan mobil”, kata Yusuf Wally.

Selain persoalan insentif, Yusuf Wally juga mempersoalkan masalah pekerja sampah yang dirumahkan karena melakukan aksi mogok telah dipekerjakan kembali.

“Kemarin pada saat rapat dengan mitra DLHP itu saya pertanyakan dan Kadis DLHP menyampaikan bahwa 10 orang ini telah dipekerjakan kembali”, ungkapnya.

Baca Juga  BMKG Catat Gempa Magnitudo 3.5 Guncang Ambon

Menurut Yusuf Wally, jika hari ini hari terakhir pembahasan APBD oleh wali kota dan wakil wali kota periodesasi ini maka jangan sampai dianaktirikan hak mereka, karena sebelum covid-19 mereka sangat berharap mendapatkan insentif apalagi saat ini dalam kondisi ekonomi yang lemah akibat covid-19.

Jika hal ini tidak ditindaklanjuti oleh pemkot, Yusuf Wally mengatakan masyarakat hanya akan menilai bahwa sebenarnya pemerintah kota ini berpihak pada orang-orang kecil ataukah kepada program-program yang tidak bermanfaat. (alen)