DPRD Buru: Kami Upayakan 82 Desa Ikuti Pilkades 2021

oleh -21 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Pemilihan kepala desa seluruh kecamatan di Kabupaten Buru pada tahun 2021 nanti sedang dalam peninjauan terkait jumlah desa yang akan terlibat mengikuti Pilkades tersebut.

Awalnya DPRD hanya menyebutkan sebanyak 23 desa saja yang akan mengikuti perhelatan pesta rakyat desa tersebut.

Namun baru-baru ini muncul wacana baru bahwa DPRD sedang mempertimbangkan untuk bisa melibatkan 82 desa di seluruh kabupaten buru untuk mengikuti perhelatan tersebut di tahun 2021.

Hal ini disampaikan Anggota DPRD Buru, Iksan Tinggapy saat melakukan penjaringan aspirasi masyarakat di Kota Tua Kayeli, pada Selasa (02/03/2021), bersama dua rekannya Erwin Tanaya dan Naldy Wally.

Link Banner

Iksan yan berada di Komisi I membidangi pemerintahan ini mengungkapkan, bahwa dalam APBD telah disahkan anggaran untuk Pilkades di tahun 2021 sebesar Rp.600 juta.

“Anggaran itu telah diperjuangkan teman-teman Banggar dan pak Naldy Wally dan pak Erwin Tanaya bagian dari yang memperjuangkannya,” kata Iksan.

Baca Juga  Mahasiswa Unipas Morotai Tanam Pohon di Pulau Kolorai dan Dodola

Iksan menegaskan dirinya dan rekan-rekan di DPRD mau memutus yang namanya mata rantai penjabat – penjabat kades. Bukan karena ada apa-apa, tapi karena sudah terlalu lama.

“Kalau lama ya ganti. Karena itu kita paksakan di tahun 2021 pemilihan itu dilaksanakan, Di Kabupaten Buru sekarang sudah ada 82 penjabat kades. Itu artinya kita tidak bisa melakukan Pilkades itu secara berkesinambungan karena definisi berkesinambungan itu pemihannya bertahap,” tandasnya.

Ia juga menambahkan bahwa perluada pemerataan kepemimpinan di tingkat desa. Yang harusnya di pegang oleh kepala desa dan bukan karateker.

“Contohnya pemilihan kades dilakukan di Kayeli, tapi di Masarete belum bisa karena kadesnya belum habis masa jabatan.Tetapi untuk Kabupaten Buru ini Pilkades tidak berkesinambungan karena 82 desa ini sudah kareteker,” sambungnya.

DPRD buru menargetkan tidak akan ada lagi karateker di tahun 2021. dan hanya ada kades definitif merata di seluruh desa. Karne menurutnya jika desa masih di pegang oleh karateker maka akan mempengaruhi terselenggaranya kemajuan desa. Alias karateker hanya akan menghambat perkembangan desa.

Baca Juga  Kubu ZADI-IMAm Yakin Menang di Tujuh Kecamatan pada Pilkada Kepuluan Sula 2020

“Tentunya masyarakat di desa Kayeli akan menyambut gembira hal ini.Hal yang sama juga dengan di Masarete, Waelapia yang merupakan bagian dari pada kecamatan Teluk Kayeli..Ini penting saudara-saudara.Kita harus punya pemimpin yang definitif,” gugahnya.

Komisi I telah rapat dengan BPMD dan sudah sepakat pemilihan dilaksanakan selesai lebaran idul Fitri nanti.

“Yang mau calon kepala desa silahkan saja sosialisasi. Perda kita juga sudah tidak mengatur lagi yang namanya skrening.Kecuali kandidatnya di atas enam orang baru diskrening.Tapi kalau dibawah itu tidak ada skrening.Batas umurnya juga sudah tidak ada.Silahkan yang umur 70 boleh m ncalonkan diri selama diinginkan dipilih rakyat,” jelasnya.

Cuma diakuinya, kalau perda ini perlu direvisi terkait dengan protokol kesehatan karena Pilkades akan dilakukan saat masih pandemik Covid 19.

Namun Maret ini di pembukaan masa sidang badan legislasi akan merampungkannya dengan menambah pasal itu, maka selesailah sudah perda yang merupakan ketentuan untuk menyelenggarakan Pilkades.

Baca Juga  Buntut Pernyataan Puan, PDIP Gagal Melaju di Pilgub Sumbar

Hal ini dikarenakan anggarannya yang di berikan untuk Pilkades 2021 hanya Rp.600 juta saja, maka Pilkades serentak di tahun 2021 ini akan dilakukan dalam dua tahapan. Setelah lebaran dilaksanakan di 41 desa dan setelah selesai pembahasan RAPBD di Bulan November nanti juga dilaksanakan di 41 desa.

Pada kesempatan yang sama. Erwin Tanaya yang merupakan ketua fraksi bupolo ini menegaskan kalau Pilkades serentak ini tidak boleh lagi ditunda.Kalau pihak pemerintah menundanya, maka masyarakat punya hak untuk menuntut.

Tegas politisi Partai Demokrat ini, bahwa masyarakat punya hak untuk memilih pemimpin mereka, sehingga menunjuk penjabat kades sampai terlalu lama sehwrusnya tidak perlu terjadi. Dan masyarakat bisa menuntunya secara pidana karena menghilangkan hak mereka. (ima)