DPRD Maluku akan Kawal Ketat Bantuan Jaring Pengaman Sosial

oleh -44 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: DPRD Provinsi Maluku melalui Sub Tim II yang membidangi Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Ekonomi akan melakukan evaluasi dan pengawasan ketat terhadap penyaluran bantuan JPS kepada masyarakat terdampak Covid-19 di Maluku.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Abdullah Azis Sangkala mengatakan, langkah ini diambil, setelah DPRD menemukan masih banyaknya masyarakat yang belum menerima bantuan selama pandemi Corona berlangsung.

“Bahkan, ada yang belum terdata sama sekali. Itu yang sangat kami sayangkan. Untuk itu, bantuan JPS perlu dievaluasi dan diawasi dengan ketat,” kata Sangkala kepada wartawan, di ruang kerjanya, Jumat (7/8/2020).

Azis Sangkala bilang, DPRD wajib meminta dan mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki data penerima bantuanyang dimiliki saat ini, agar masyarakat yang belum terdata bisa tersentuh bantuan JPS.

Link Banner

“Kan ada banyak bantuan yang disalurkan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Nah, oleh karena itu maka data perlu diperbaiki, agar masyarakat bisa menerima bantuan sosial, baik dari pemerintah pusat lewat kementerian sosial, maupun dari APBD baik provinsi maupun kabupaten/kota,” tukas Sangkala.

Baca Juga  Pemilik ruko ditemukan tewas di dalam rukonya

Lebih lanjut dia menegaskan, jika masih saja ada masyarakat terdampak Covid-19 yang belum tersentuh, maka itu menjadi tanggung jawab Pemda untuk memperhatikannya, dengan cara mengalokasikan anggaran daerah.

“Saya berharap, pemerintah bisa lebih serius untuk penanganan masalah ini, jangan sampai menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dan saya harap juga di waktu yang akan datang, masyarakat yang belum tersentuh, bisa mendapatkan bantuan JPS itu,” pungkas Sangkala. (liehu)