DPRD Maluku Minta Pemprov Cabut Perizinan dan Usir Kapal Andon Dari Perairan Maluku

oleh -80 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku meminta Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) maupun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) untuk mencabut perizinan dan mengusir kapal andon dari perairan Maluku.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Saudah Tuanakotta Tethool kepada wartawan di Kantor DPRD Maluku, Rabu (7/7/2021).

“Setelah pengawasan yang telah kami lakukan di Seira maupun di Maluku Tenggara dan Kepulauan Aru, kami meminta supaya pemerintah daerah segera mencabut perizinan, kalaupun itu ada perizinan dan mengusir seluruh nelayan andon agar segera mengangkat kaki dari perairan Maluku”, ujarnya.

Baca Juga  Puisi-Puisi Muhammad Indra Faudu

Tethool mengaku, juga sudah membicarakan hal ini dengan Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Gubernur sudah menyetujui untuk berkoordinasi dengan Kepolisian Air (Polair) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) untuk mengusir seluruh andon yang ada di perairan Maluku.

Menurutnya, kapal-kapal andon tersebut sangat merugikan Maluku, karena mereka bukan hanya mengambil telur ikan layar atau ikan terbang tetapi juga mengambil hasil laut lainnya yang menurut adat Maluku, sudah disasikan oleh masyarakat setempat. Selain itu juga mereka merusak terumbu karang dan merusak laut.

“Telur ikan diambil secara liar dan harga komoditi di pasaran itu luar biasa sangat bagus, namun kenyataannya pemasukan bagi daerah ini tidak ada sama sekali, kalau pun ada hanya sedikit tidak sebanding dengan hasil yang telah diambil. Bagaimana bisa menjadi bibit? kalau telurnya diambil terus, pasti suatu ketika akan habis”, tandasnya.

Baca Juga  Kapolda Maluku Terima Kunjungan Kepala Basarnas Ambon
Ketua Komisi II DPRD Maluku, Saudah Tuanakotta Tethool

Terkait dengan perizinan, dirinya menduga adanya indikasi permainan dalam perizinan ini, karena menurut informasi, perizinan itu dikeluarkan oleh Pemprov.

“Kalau memang dikeluarkan oleh dinas provinsi, silahkan cabut izinnya, jangan merugikan Maluku, karena waktu saya konfirmasi dengan mereka, mereka bilang ini liar. Yang saya pertanyakan, kalau liar kenapa ada di Maluku, kalau tidak ada izin yang dikeluarkan kenapa harus ada di laut Maluku?”, katanya

Tethool berharap, permasalahan ini dapat diatasi dengan baik dan pemerintah dalam hal ini dinas terkait dan juga Polair dan TNI AL bisa lebih tegas sehingga kapal-kapal andon ini bisa menghilang dari perairan Maluku. (alena)

No More Posts Available.

No more pages to load.