DPRD Maluku Minta Proyek Pengadaan Air Bersih Berbasis Perencanaan

oleh -344 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Secara umum air bersih menjadi masalah utama di Maluku, seperti di Kota Ambon dan Seram Bagian Timur (SBT).

Hal tersebut disampaikan, Muhammad Fauzan Husni Alkatiri, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, kepada awak media, di gedung DPRD Provinsi Maluku, Kamis (18/2/2021).

Fauzan bilang, sejauh ini belum ada penataan air bersih di kota Bula. Hal yang sama juga terjadi di kampung-kampung yang ada di kabupaten tersebut.

Menurut dia, hal tersebut dikarenakan Maluku adalah daerah kepulauan sehingga pengelolaan air bersih itu belum terjamah oleh pembangunan.

“Ada beberapa pekerjaan air bersih di kota Ambon maupun kabupaten SBT yang dijalankan oleh Dinas PU dan Balai Cipta Karya, maupun ada beberapa yang di tangani balai sungai,” jelasnya.

Baca Juga  Jemput paket narkoba, Didit diamankan DitresNarkoba Polda Maluku

“Tadi kita rapat internal di komisi III, kita siap-siap akan melakukan pengawasan, terkait beberapa laporan masyarakat yang secara resmi maupun secara personal sampaikan ke komisi. Seperti contoh di dalam kota Ambon misalnya kota Jawa. Tadi kita terima persoalan pengadaan air bersih di lokasi pesantren Al-hairat, yang di kelola oleh Balai Cipta Karya namun ada sedikit masalah,” ungkap Fauzan.

Menurutnya dari beberapa kesalahan yang terjadi, maka kedepan, proyek pengadaan air bersih harus betul-betul berorientasi terhadap pengadaan air bersih, jangan kemudian terhadap pengadaan alat penyedia air bersih.

Ia juga sampaikan, bahwasannya proyek itu harus dasari dengan perencanaan.

“Tidak boleh tidak! mau dari Balai atau Dinas, dasarnya harus perencanaan. Supaya tidak terjadi kesia-siaan dalam pengeluaran uang negara, dalam hal itu,” tegasnya.

Baca Juga  Tanah Hotel Anggrek, penyidik Tipiter targetkan staf BPN Maluku

“Pekerjaan yang hari ini kita duga mangkrak, alias ada pekerjaannya, tapi tidak ada air bersihnya, saya menduga ini melalui proses perencanaan yang tidak matang. Dalam beberapa bahasa teman aktifis, ini namanya proses perencanaan tiba akal. Hanya karena kejar untuk menghabiskan anggaran lalu ditentukanlah titik yang tidak potensial,” pungkasnya.

Ia menduga ada penyelewengan secara besar, potensi kerugian negara ada dan berdampak langsung terhadap kelangsungan hidup. (valen)