DPRD Maluku Sarankan Pemda Bentuk Pergub Terkait Pembayaran Hak ASN yang Belum Terbayarkan

oleh -54 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Menanggapi persoalan pembayaran hak ASN (Aparatur Sipil Negara) yang belum terbayarkan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afifuddin menyarankan agar Pemerintah Daerah (Pemda) membentuk Peraturan Gubernur (Pergub) untuk menangani hal tersebut.

“Saya tidak menginginkan teman-teman kita terutama Pegawai Negeri Sipil itu tidak mendapat haknya, kalau itu karena refocusing kan terlalu besar. Kalau realisasi belanja pegawai dari total yang dianggarkan Rp1,01 triliun lalu realisasinya cuma sembilan ratusan ada efisiensi sekitar Rp122 miliar, itu kan cukup banyak. Kalau kita coba hitung, jumlah pegawai, eselonisasi dan lain-lain, kalau kita hitung itu bisa ketahuan”, ujarnya kepada wartawan di Kantor DPRD Maluku, Senin (26/7/2021).

Baca Juga  Sat Brimob Polda Maluku Gelar Apel Kesiapsiagaan

Afifudin mengatakan, dengan adanya kebijakan pemerintah terkait work from home (WFH), maka ASN pun tidak bekerja di kantor melainkan dari rumah dan hal itu pun menurutnya dapat diawasi dengan absensi secara online dan rapat-rapat kerja boleh dilakukan dengan zoom meeting. Sehingga bekerja dari rumah pun menurutnya harus dihitung bekerja dan dibayarkan. Oleh karena itu Ia meminta Pemda dapat membentuk Pergub untuk menyikapi persoalan tersebut.

“Yang namanya work from home itu, tetap bekerja cuma tempatnya di rumah. Oleh karena itu, saya sarankan kepada pemerintah daerah, lewat BPKAD dikoordinasikanlah dengan Bappeda dan Biro Hukum, dibentuklah semacam Peraturan Gubernur terkait dengan situasi pandemi ini, terutama terhadap ASN, soal pembayarannya dan sebagainya. Kalau honor-honor juga tidak dibayarkan karena work from home, kasian mereka juga, kan harus menghadapi situasi efek dari pandemi ini”, pungkasnya.

Menurutnya, Pergub tersebut bisa menjadi cara atau mekanisme untuk membayarkan hak ASN yang terpotong akibat pandemi ini, sehingga jika instruksi dari Walikota dan Gubernur terkait WFH dijalankan, maka pengawasan dan pengelolaan hak-hak ASN dapat dibayarkan dengan mengacu pada Pergub tersebut.

Baca Juga  DPRD Maluku Akan Usulkan Pengaman Jalan di Kawasan Batu Meja-Soya Ke Pemprov

“Kalau pandemi ini masih terus terjadi, saya kira ini bisa menjadi salah satu alas hukum untuk melakukan pembayaran terhadap ASN yang kerja di rumah dan melakukan lembur di rumah”, tutupnya. (alena)

No More Posts Available.

No more pages to load.