DPRD Sarankan Sekolah Tatap Muka di Maluku dengan Menerapkan Prokes

oleh -53 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Anggota DPRD Maluku asal daerah pemilihan Kota Ambon, Provinsi Maluku, Rofiq Akbar Afifudin menyarankan pemerintah Kota Ambon untuk menerapkan kembali sistem belajar tatap muka di sekolah-sekolah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes) terhadap guru dan murid.

“Saya sering katakan segera sekolah-sekolah itu dibuka dan dilakukan pendidikan tatap muka seperti biasanya, tetapi kalau memang belum saatnya maka harus disampaikan kepada kepala daerah seperti bupati atau wali kota,” kata Rofiq di Ambon.

Dia mencontohkan tempat umum seperti bioskop di pusat-pusat perbelanjaan sudah dibuka dan setiap saat ada pengunjungnya.

Karena itu kata dia, masyarakat menyatakan ada kebijakan anomali, yaitu bisa membuka ruang publik yang lain, misalnya bioskop dan orang berkunjung.

“Lalu apa bedanya bioskop dengan tatap muka di sekolah, yang tentunya dalam suasana terang tetapi bioskop itu gelap,” katanya.

Baca Juga  Trengginas Lawan Inter Milan, Ibrahimovic: Saya 'Lapar'

“Kita bersepakat akan hidup dengan virus corona ini secara bersama seperti virus malaria, sehingga haruslah membiasakan yang namanya interaksi publik namun tetap berpedoman pada protokol kesehatan,” tambahnya.

Karena itu, kata dia, sudah seharusnya sekolah tatap dibuka kembali karena anak-anak tidak hanya membutuhkan belajar atau diajarkan oleh guru tetapi juga perlu dididik dan dibimbing, termasuk membutuhkan teman dalam bersosialisasi dengan teman seusia mereka.

“Yang harus dilihat dari generasi ini adalah 10 sampai 20 tahun ke depannya. Maka sudah harus berfikir lebih produktif dimana setiap sekolah harus dibuka kembali dengan menerapkan protokol kesehatan,” katanya.

Caranya dilakukan pembagian waktu belajar per jam dimana satu kelas berisikan 30 siswa. Misalnya dibagi dua untuk belajar secara tatap muka tanpa harus menggunakan waktu istirahat atau keluar main.

Baca Juga  Kontras-YLBHI: SKB Pelarangan FPI Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum

Kemudian jam belajarnya dipadatkan dari enam jam misalnya menjadi tiga jam dan selesai belajar langsung dipulangkan. Sehingga Kota Ambon sudah harus menerapkan pola seperti ini.

“Saya juga menyambut baik kebijakan Pemkot Ambon yang sudah mencabut pos-pos pengawasan. Masuk dan keluarnya orang di pintu-pintu perbatasan dan ini merupakan sebuah langkah maju dan pemkot telah memperhitungkan kita akan terus bersama dengan virus ini,” demikian Rofiq  Afifudin. (valen)