DPRD Maluku Surati Presiden RI Tanya Kepastian LIN dan ANP

oleh -200 views
Link Banner

Porostimur.com, Ambon – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku secara resmi mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia guna mempertanyakan kejelasan nasib Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan pembangunan Ambon New Port.

Wakil Ketua DPRD Maluku Melkianus Sairdekut menjelaskan, sesuai rapat pimpinan yang berlangsung kemarin dengan para ketua Fraksi dan seluruh ketua alat kelengkapan, DPRD Maluku telah menyepakati untuk mengirimkan surat resmi kepada presiden guna mendapatkan kepastian realisasi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional dan pembangunan Ambon New Port.

“Ini yang menjadi agenda DPRD Provinsi Maluku dalam kurun waktu dekat, setelah selesai agenda pengawasan tahap pertama di lima kabupaten kota. Sebenarnya DPRD Maluku, sudah berjumpa dengan para pihak di pemerintah pusat terkait dengan realisasi program strategis nasional ini,” ungkap Sairdekut kepada wartawan di Baileo Rakyat-Karpan, Selasa (5/4/2022).

Baca Juga  Sairdekut: DPRD Maluku Kedepan Harus Lebih Baik

Sairdekut bilang, karena berkaitan dengan perkembangan terkini yang membuat kebingungan di publik Maluku, terkait kepastian realisasi, soal pelaksanaan proyek strategis nasional ini, dan karena itu maka kemarin dikonsudalisasikan secara internal di DPRD.

“Salah satu keputusan bersama kita itu adalah mengagendakan untuk menyurati resmi presiden untuk menyediakan waktu untuk bisa bertatap muka dengan DPRD Provinsi Maluku,” terangnya.

Sairdekut menambahkan, stakeholder dari DPRD provinsi dan pemerintah provinsi, tapi inisiatif yang hari ini dilakukan oleh internal DPRD itu adalah akan menyurati Presiden Republik Indonesia.

“Nanti soal pemerintahan setelah ini, kita bicarakan dengan gubernur untuk sama-sama merumuskan perjalanan menuju kesana,” kata Sairdekut.

Dirinya menegaskan, karena baru selesai rapat kemarin, dan sekarang ini sementara dikomunikasikan untuk menyampaikan suratnya ke presiden sehingga bisa ditindaklanjuti dan bisa ada kesediaan waktu dari presiden untuk bersama-sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. (Nicolas)

No More Posts Available.

No more pages to load.