DPRD Maluku Targetkan Bahas LKPJ Gubernur Dalam Dua Pekan

oleh -114 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Meskipun masih dalam penanganan pandemik virus corona (Covid-19), kondisi ini tidak mengendurkan semangat DPRD Maluku menunaikan tugas dan tanggung jawabnya.

Salah satunya Badan Musyawarah (Bamus) yang mengagendakan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Maluku tahun 2019 dalam 2 pekan ini. Hal ini dibenarkan Ketua DPRD Maluku, Drs Lucky Wattimury, MSi, kepada wartawan, Selasa (28/4/2020) di Gedung DPRD Maluku.

”Hari Jumat (23/4) kemarin, Seketaris Daerah Provinsi Maluku Kasrul Selang, telah menyampaikan laporan kepada DPRD Maluku tentang keterangan pertanggungjawaban Gubernur Maluku tahun 2019. Di dalam peraturan PP Nomor 1 tahun 2019, itu mengisyaratkan penyampaian paling lambat dewan harus membahas 30 hari. Dan tujuan pembahasan dewan itu adalah untuk menilai kinerja pemerintah daerah sehingga akhir dari pembahasan mesti ada rekomendasi dewan dalam berkaitan dengan kinerja tersebut. Jadi mana yang sudah baik mana yang belum mana musti diperbaiki itu akan dibicarakan oleh dewan,” ujar Wattimury.

Menurutnya, pandemik virus corona menjadi salah satu penghalang akan agenda pembahasan dimaksud.hukum

Karenanya, masing-masing Komisi dan Fraksi pun dihimbau mempercepat pembahasan LKPJ Gubenur Maluku tahun 2019 tadi maksimal dalam 2 pekan ini.

Baca Juga  Mahasiswi Asal Malut Ditemukan Tak Bernyawa

”Tetapi masalah besar kita adalah situasi seperti begini, melaksanakan kegiatan pembahasan LKPJ Gubernur Maluku tahun 2019 sesuai peraturan dalam Tatib atau sebagaimana yang normal saja tidak mungkin. Itu, Badan Musyawarah berpendapat bahwa pembahasan LKPJ Gubernur Maluku tahun 2019 disampaikan saja pada masing-masing Fraksi dan Komisi. Dikasih waktu 2 minggu untuk masing-masing Fraksi dan Komisi pelajari LKPJ tersebut. Setelahnya, memasukkan pokok-pokok pikiran, rekomenadasi atau pikiran-pikiran Fraksi dan Komisi kepada Pimpinan dewan. Nantinya, Pimpinan Dewan akan merumuskan masukan-masukan dari fraksi dan komisi tersebut untuk menjadi pokok-pokok rekomendasi Dewan berkaitan dengan LKPJ Gubernur Maluku tahun 2019,” jelasnya.

Meskipun dalam proses pembahasan LKPJ ini tidak membutuhkan legitimasi berupa kata setuju atu tidak setuju, begitupun tolak atau terima, namun pihaknya tetap melaksanakan pembahasan yang disesuaikan dengan Tata Tertib (Tatib) yang sudah ditetapkan sebelumnya, sebagai landasan hukum.

”Berdasarkan pertimbangan Badan Musyawarah tidak perlu dilaksanakan karena kondisi. Demikian juga paripurna penetapan pokok-pokok rekomendasi, juga tidak bisa dilaksanakan. Tetapi, kami langsungkan saja karena dalam paripurna penetapan itu tidak ada kata tolak atau terima, tidak ada persetujuan atau tidak setuju, hanya dibacakan saja. Dan karena Badan Musyawarah beranggapan, cukup diberikan secara tertulis saja dengan pengantar surat Pimpinan Dewan kepada Gubernur Maluku. Pokok-pokok rekomendasi bisa tiba dan dilihat apa yang masih kurang ketika penyelenggaràn kegiatan-kegiatan pemerintahan di tahun 2019 untuk diperbaiki pada tahun 2020 atau tahun-tahun yang akan datang. Dengan demikian mekanisme dewan akan dilaksanakan, tetapi melakukan penyesuaian terhadap kondisi yang sementara kita hadàpi. Mudah-mudahan saja kualitas rekomendasi tidak kalah dengan situasi di sekitar normal. Karena itu kami telah meminta kepada masing-masing anggota fraksi dan anggota komisi yang adàlah anggota Badan Musyawarah tadi, supaya berkordinasi dengan baik, gunakan waktu sebaik mungkin. Selama dua minggu ini, kita berkoordinasi untuk mendapat pokok-pokok rekomendasi yang bagus dari Fraksi atau tiap-tiap Komisi,” terangnya.

Baca Juga  Musyawarah Desa Wai Ina Diwarnai Kericuhan

Tentang bentuk kepemimpinan Gubernur Maluku selang 1 tahun, Wattimury menegaskan hal ini bakalan tergambar dalam LKPJ yang disampaikan kepada pihaknya.

Lucky mengatakan, Dewan melihat kinerja ini pada tanggal 24 April kemarin, adalah 1 tahun kepemimpinan Gubernur Maluku. Dan bagaimana kepemimpinan beliau, itu akan kami lihat ketika pembahasan laporan pertaggungjawaban. Tetapi paling tidak apa yang disampaikan oleh Gubernur harus kita catat sèbagai bagian juga.

Karena apa? Ketika peran kendali Gubernur Maluku kan ketika terjadi bencana alam yang memporak-poranda masyarakat Maluku, Kota Ambon, Maluku Tengah dan lain-lain. Belum lagi selesai bencana alam, tiba lagi bencana covid-19 corona ini. Berarti situasi masyarakat betul-betul dalam kondisi yang memprihatinkan. Dalam situasi demikianlah kepemimpinan Murad Ismail dilaksanakan.

Baca Juga  Gelar Reses Pertama, Hasan Suga Tampung Aspirasi Masyarakat Pasar Tua

Oleh karena itu Lucky percaya betul kemampuan dari beliau untuk memajukan maluku dan itu

”Kita semua boleh tahu, yakin betul beliau punya keinginan besar untuk memajukan Maluku untuk maju setara dengan daerah lain. Tetapi, kita pun tidak bisa menyangkali walaupun situasi dan kondisi akibat bencana alam maupun corona ini betul-betul membuat pemerintah tidak bisa tertib melaksanakan tugas-tugasnya. Bayangkan saja, orang musti bagaimana mengukur kinerja ketika orang di rumah, segala macam dan lainnya. Bagaimana kita mengukur kinerja yang baik kalau ternyata pengawasan-pengawasan juga semua karena takut dan sebagainya. Kita berdoa, semoga apa yang bisa kita lakukan oleh Bapak Murad dalam 1 tahun ini memberikan hasil yang maksimal,” pungkasnya. (liehu)