oleh

Egianus Kogoya Cs Incar Freeport, Kapolda Papua: Mudah-mudahan Kami Bisa Lumpuhkan Mereka

Link Banner

Porostimur.com | Jayapura: Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw mengungkap fakta terbaru soal pergerakan Kelompok Kriminal Bersenjata ( KKB) pimpinan Egianus Kogoya.

Mantan Kapolda Sumut ini menyebut pergerakan KKB pimpinan  Egianus Kogoya sudah termonitor oleh polisi.

Link Banner

Dari informasi yang didapat, KKB tersebut diketahui sedang bergerak ke wilayah Tembagapura, Kabupaten Mimika.

Selain kelompok Egianus, polisi juga mendeteksi pergerakan kelompok lain, seperti Lekagak Telenggen.

Mereka dianggap sudah lebih dulu menuju wilayah pertambangan PT Freeport Indonesia tersebut.

Karena itu, pihaknya mengaku akan melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap KKB tersebut.

“Kami tetap mencari dan berupaya menangkap mereka, ya mudah-mudahan kami bisa lumpuhkan mereka,” kata Paulus di Mimika, Selasa (18/2/2020).

Dilansir dari kompas.com, Paulus mengatakan, aksi kekerasan yang dilakukan KKB sangat disayangkan.

Sebab, akibat perbuatan yang dilakukan tersebut tak jarang justru menjadikan saudara mereka di Papua menjadi korban.

“Kami paham bahwa kelompok mereka ingin meminta perhatian berbagai pihak.

Caranya, mereka mengganggu di beberapa wilayah, Kota Jayapura, Mimika, Deiyai, Wamena dan sebagainya dalam kasus rasisme kemarin kan tidak ditanggapi oleh kita dan tidak tertanggapi pula oleh pemerhati HAM,” kata dia.  

“Mereka ingin memancing aparat bertindak tegas, sebenarnya intinya itu.

Cuma maksud saya kan, dia membunuh saudaranya sendiri, dia menghancurkan pembangunan yang sudah dibuat oleh pemerintah dan rakyat di sini. Untuk apa?” sambung Waterpauw.

Sebelumnya, Paulus mengatakan selama ini kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egianus diakui sulit dilakukan penagkapan.

Sebab, mereka tak jarang menjadikan masyarakat sebagai tameng ketika aparat keamanan melakukan pengejaran terhadap yang bersangkutan.

“Di saat dilakukan pengejaran, mereka berlindung di balik masyarakat sehingga anggota kesulitan,” kata Paulus.

Meski demikian, pihaknya menegaskan akan terus melakukan pengejaran dan menangkap yang bersangkutan baik dalam keadaan hidup atau menembak mati.

Kepala Daerah Jangan Lari  

Kapolda Papua juga meminta kepala daerah di wilayah yang sering diganggu KKB lebih proaktif mendekati masyarakat.

Polda Papua mengategorikan wilayah yang sering diganggu KKB dalam zona merah.

Wilayah itu di antaranya, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak, dan beberapa kabupaten lain.

Paulus meminta bupati di wilayah tersebut mencontoh kepemimpinan kepala daerah yang berhasil mengubah wilayahnya dari zona merah menjadi zona hijau atau bebas gangguan KKB.

“Contoh daerah yang dulunya merah lalu menjadi hijau, kata kuncinya cuma satu, keberadaan pemimpin di situ.

Ada masalah di suatu wilayah, mbok ya pemimpinnya ada, jangan lari, jangan lempar abu panas,” kata Paulus di Jayapura, Selasa (18/02/2020).

Kapolda Papua itu meminta kepala daerah menjalankan amanat negara dengan baik.

Setidaknya, kepala daerah bisa selama mungkin tinggal di wilayah yang dipimpinnya.

Menurutnya, kondisi kesejahteraan masyarakat di beberapa kabupaten di Papua masih memprihatinkan.

Sehingga, dibutuhkan sosok pemimpin yang siap untuk selalu melayani rakyatnya. Terlebih, jika daerah tersebut masuk kategori zona merah dari gangguan KKB.

“Terbukti ada pimpinan yang luar biasa, mereka bekerja dengan sungguh-sungguh menjaga wilayahnya,” kata Waterpauw.

Sebelumnya pada 28 Januari 2019, Asisten I Bidang Pemerintahan Provinsi Papua Doren Wakerkwa meminta Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni “turun gunung” karena wilayahnya diganggu KKB pimpinan Lekagak Telenggen.

Natalis Tabuni diminta segera turun bersama TNI/Polri diminta berdialog dengan masyarakat mencari solusi penyelesaian dan mengamankan seluruh masyarakat Intan Jaya.

Doren mengaku Kabupaten Intan Jaya mengalami krisis kepemimpinan setelah Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2017 lalu.

Meski Natalis Tabuni telah dilantik sebagai Bupati Intan Jaya, kontestasi Pilkada 2017 masih membuat masyarakat saling berkubu.

“Kondisi ini pula yang menyebabkan aktivitas pemerintahan tidak berjalan maksimal, lantaran Bupati kabarnya lebih banyak berkantor di Nabire,” kata dia. (red/rtm/kompas/tt)

Link Banner

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed