Eks Pejabat Kades dan Bendes Buruakol Serta TPK dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Sanana

oleh -112 views
Link Banner

Porostimur.com | Sanana: Pengawasan DD dan ADD di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) perlu dievaluasi. Pasalnya, selain banyak tak tepat sasaran sebagian besar kepala desa (kades) justru diduga menilep anggaran tersebut.

Hal ini, seperti yang terjadi di Desa Buruakol, Kecamatan Mangoli Tengah Kepsul, yang telah dilakukan oleh mantan Pj. Kades Ismail Soamole bersama Bendahara Desa Maimuna Rektobyaan serta Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) Usman Lawore.

Meraka diduga melakukan korupsi ADD dan DD tahun 2018, senilai 250 juta lebih. Sehingga ketiganya dilaporkan ke Kejaksaan Negri Sanana oleh Ketua Badan Permusyarawatan Desa (BPD) Buruakol Aman Soamole.

Ketua BPD Desa Buarukol Aman Soamole menuturkan, Kepada media ini, Rabu (11/12/2019) laporan yang dibuat tersebut terkait dengan dugaan penyalagunaan DD 2018 yang diperkirakan mencapai Rp 251 juta lebih.

Dia mengungkapkan Jumlah itu, terdiri dari beberapa item program sesuai hasil pengawasan terdapat kekurangan ataupun tidak diselesaikan secara fisik seperti proyek pembangunan jalan setapak sepanjang 300 meter dengan upah pembayaran senilai Rp 62,5 juta namun hanya dibayar Rp 30 juta, upah pembangunan 3 unit deker senilai Rp 70 juta namun yang dibayar hanya Rp 30 juta.

Baca Juga  Demo di Depan Polda Maluku, Ini Pernyataan Sikap HMI Cabang Ambon Terkait Pengibaran Bendera RMS

”Kemudian juga ada program pertanian kegiatan pembangun TPA dan masih terdapat beberapa lagi, dan laporannya sudah kita sampaikan ke jaksa,” katanya usai membuat laporan.

Untuk itu, lanjut Aman, pihaknya berharap agar Kejaksaan segera memproses dugaan penyelewengan tersebut.

”Kita berharap seperti itu karena sudah menyampaikan laporan,” tandasnya.

Terpisah Kasi intel Kejaksaan Negeri Sanana, Rezki Pandi saat dikonfirmasi, mangaku belum mendapat laporan namun dia berjanji akan memastikan hal itu.

“Nanti saya cek dulu ya,” kata Rezki. (ifo)