Erwin Umar: Penggunaan Anggaran Mami Rp.10 Miliar di Biro Umum Pemprov Malut Tidak Jelas

oleh -106 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Pansus LKPJ DPRD Maluku Utara menilai penggunaan anggaran makan minum (Mami) pada Biro Umum Pemerintah Provinsi Maluku Utara senilai 10,9 miliar tidak jelas peruntukannya.

Hal ini lantaran, Kepala Biro Umum Jamaluddin Wua tidak dapat menjelaskan kegiatan penyediaan makan minum disertai bukti kepada Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur yang dibentuk DPRD Malut belum lama ini.

“Anggaran makan minum ini sebesar Rp 10.946.658.000, namun direalisasi sebesar Rp 9.946.757.840. Sampai pada batas akhir konfirmasi, yang bersangkutan tidak bisa menjelaskannya,” jelas juru bicara Pansus LKPJ Gubernur, Erwin Umar, saat menyampaikan hasil kerja Pansus pada Rabu 16 Juni lalu.

Baca Juga  Puisi dan Puasa: ”Dua Keajaiban yang Melahirkan Kearifan”

Menurut politisi Partai Perindo ini, tidak hanya penggunaan anggaran minum yang tidak jelas, penggunaan anggaran penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan kantor sebesar 1,3 miliar dan direalisasi sebesar 1,1 miliar juga tidak jelas. Hal ini berpeluang terjadinya fraud pengadaan BBM di Biro Umum.

Belum jelasnya output dan outcome program dan kegiatan tahun 2020. Biro Umum tidak dapat menjelaskan permasalahan tidak tercapainya output dan outcome program tahun 2020 tersebut.

“Data yang disajikan dalam dokumen LKPJ berbeda dengan penjelasan OPD, sehingga perlu dilengkapi data yang akurat dan relevan. Biro Umum tidak akuntabel dan transparan dalam penyajian data dengan alasan telah terjadi pergantian bendahara pengeluaran. Sampai dengan waktu yang diberikan, tetap tidak dapat menyajikan data untuk dikonfrimasikan,” beber Erwin yang juga Sekretaris Pansus LKPJ itu.

Baca Juga  Ini Penjelasan Kadishub Kota Ambon Soal Pengelolaan Parkir

Atas permasalahan tersebut, maka Pansus LKPJ meminta kepada Gubernur Abdul Gani Kasuba agar segera mengevaluasi kinerja Kepala
Biro Umum.

“Inspektorat segera melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas kegiatan penyediaan makanan dan minuman, serta kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan kantor. Hasil pemeriksaan segera disampaikan ke DPRD,” pinta Erwin menegaskan.

(red/pena)