Narasi-narasi bias gender ini sekaligus memberikan konfirmasi bahwa sebagai seorang pemimpin, Murad gagal memandang dan menempatkan perempuan sebagai subjek dalam usaha-usaha membangun daerahnya.
Ungkapan emosional tersebut juga memberikan bukti bhawa gubernur Maluku sedang melangengkan pratek-praktek penindasan terhadap kaum perempuan dengan memberikan contoh yang buruk di depan umum.
Hal senada juga sekaligus membuktikan Murad Ismail tak layak untuk memimpin Maluku karena tidak mampu menjaga etika sebagai pelayan masyarakat. Ia tidak mampu melihat manusia jauh lebih dari sekedar jabatan yang dimilikinya dan menempatkan kemanusiaan diatas segalanya.
Sungguh menyedihkan apabila pada saat ia mencaci maki didepan para OKP dan rekan-rekan pers yang diantaranya terdapat kaum perempuan dan mungkin saja terdapat oknum-oknum yang usianya jauh lebih tua.
Jika terdapat kekeliruam dalam mengelolah informasi seharusnya Murad dapat mengkonfirmasi narasi tersebut lewat dialetika yang bertangung jawab dan bukan malah kasar dan bringas. Sangat terlihat bahwa Murad sedang tidak mengindahkan profesi rekan-rekan pers sebagai pilar demokrasi.
Sebagai orang nomor satu di Maluku, Murad harus lebih banyak membenah diri dan penting juga memperkuat literasi sehingga tidak terjebak dalam narasi-narasi pembenaran bahwa “gubernur juga manusia” justru karena ia manusia maka jabatan gubernur yang melekat pada dirinya adalah simbol kemapanan dan kecakapan seorang yang terseleksi yang siap menjalankan tugas kepemimpinan. (*)
