Evaluasi 5 Tahun DD, DPMD Provinsi Maluku Gelar Rakor

oleh -165 views
Link Banner

@Porostimur.com | Ambon : Mengevaluasi program pembangunan di desa yang dibiayai Dana Desa (DD), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Maluku menggelar rapat koordinasi (rakor) di Aula Hotel Amans-Ambon, Selasa (3/9).

Rakor yang digelar Satker P3MD DPMD Provinsi Maluku ini, direncanakan berlangsung sejak 3-5 September nanti mengusung tema ”Peningkatan Kualitas Pemanfaatan Dana Desa Melalui Perencanaan Desa, Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian Pendampingan Desa”.

Rakor yang diikuti 214 orang peserta dari kabupaten/kota se-Maluku ini, melibatkan narasumber dari Ditjen PPMD Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kepala Dinas PMD Provnsi Maluku, Kepala Dinas PMD Kabupaten Maluku Tenggara dan PPK Satker P3MD Provinsi Maluku.

Rakor tahun 2019 ini, menjadi sangat penting dan strategis, mengingat rakor dimaksud menjadi momen konsolidasi peran dan dukungan segenap pemangku kepentingan dalam ikhtiar bersama untuk memajukan desa dan mensejahterakan warganya di seluruh desa di Provinsi Maluku.

Hal ini ditegaskan Asisten II Sekretariat Provinsi (Setprov) Maluku bidang Kesejahteraan Sosial dan Administrasi Umum, Dr. Frona Koedoeboen, saat membacakan sambutan Gubernur Maluku, dalam pembukaan acara dimaksud.

Baca Juga  Ronald Koeman Ungkap Alasan Coutinho "Meledak" di Barcelona

”Menjadi penting karena pelaksanaan Undang Undang Desa khususnya terkait penggunaan Dana Desa, telah memasuki tahun kelima sehingga perlu dievaluasi dari seluruh aspeknya, baik dukungan regulasi, tugas pemerintah kabupaten-kota, tata-kelola dan kapasitas pemerintah desa, juga  peran strategis tenaga pendamping profesional dalam upaya untuk lebih meningkatkan kualitas pemanfaatan Dana Desa bagi kesejahteraan masyarakat desa untuk perbaikan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di tahun ini dan tahun-tahun mendatang,” ujarnya.

Dijelaskannya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, sudah mengumumkan Pagu Anggaran Dana Desa untuk Tahun 2020 akan naik dari Rp 70 triliun menjadi Rp. 72 triliun.

Dimana, alokasi dimaksud difokuskan penggunaan formula dan afirmasi untuk percepatan pengentasan kemiskinan dengan tetap melanjutkan skema padat karya tunai (cash for work), meningkatkan porsi pemberdayaan masyarakat Desa serta penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di desa.

Baca Juga  Bupati Maluku Tengah Apresiasi Pengelola Destinasi Wisata Rumah Pohon Negeri Waai

Untuk itu, diharapkannya fokus pemanfaatan Dana Desa yakni target memajukan desa menjadi desa maju dan mandiri akan terus bertambah di tahun-tahun mendatang dan langkah awal untuk mencapai itu semua harus dimulai dengan perencanaan desa yang berkualitas dan tepat waktu.

Sejak digulirkan tahun 2015 silam, akunya, pemanfaatan Dana Desa terus mengalami kenaikan secara signifikan.

Dimana, tahun 2019 ini Maluku memperoleh Dana Desa sebesar Rp 1,12 triliun untuk 1198 desa.

Diharapkannya, hal ini memberikan dampak positif, tantangan dan peluang, untuk terus memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

”Pengawasan segenap pihak tidak saja merupakan bentuk kepedulian kita kepada dampak pengelolaan dana desa, tetapi sekaligus merupakan usaha kita secara terus-menerus meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa dan optimalisasi kinerja Pendamping Desa di lapangan dalam mendampingi desa,” jelasnya.

Baca Juga  Museum Musik Indonesia, Siap Arsipkan Majalah Musik dan Bantu Ambon sebagai Kota Musik Dunia

Menurutnya, rakor ini menjadi strategis karena selaku pemerintah, pihaknya harus tetap berupaya mendampingi desa/negeri dan ohoi, hingga dapat mengejar ketertinggalan dari desa-desa lain di wilayah republik ini.

Untuk itu, terangnya, mengejar ketertinggalan dalam semangat kerja-kerja mendampingi desa pun hendaknya disemangati oleh prinsip bahwa desa/negeri dan ohoi kita, haruslah maju dan mandiri, tanpa ketinggalan jati diri, dan sekaligus haruslah dapat selalu merawat dan memelihara tradisinya tanpa ketinggalan jaman.

”Pembangunan Desa/Negeri/Ohoi sejatinya merupakan pembangunan dari, untuk dan oleh masyarakat desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa dan berbagai pihak terkait di desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya untuk menanggulangi kemiskinan, dengan meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa,” pungkasnya. (ebby)