Evaluasi Otsus Papua oleh Pemerintah Dipertanyakan

oleh -83 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Pelaksanaan otonomi khusus (otsus) Papua sudah berlangsung selama 20 tahun sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Namun, pemerintah tak kunjung menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan otsus Papua secara komprehensif kepada publik, hingga akhirnya muncul Rancangan Undang-Undang (RUU) Otsus Papua.

“Yang diminta orang Papua itu evaluasi menyeluruh sebelum melakukan revisi mengenai apa yang sudah dicapai oleh otsus, apa yang belum dicapai oleh otsus,” ujar peneliti dari Pusat Penelitian Kewilayahan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Cahyo Pamungkas melansir Republika, Sabtu (13/3/2021).

Dalam draf perubahan UU Otsus Papua usulan pemerintah, setidaknya terdapat dua ketentuan yang baru. Pemerintah mengusulkan kenaikan dana otsus Papua menjadi 2,25 persen dari sebelumnya sebesar dua persen dan pemerintah dapat melakukan pemekaran daerah di Papua.

Cahyo mempertanyakan, kajian dan evaluasi atas usulan kenaikan dana otsus Papua. Hal yang paling mendasar terkait apakah dengan dinaikkannya besaran dana otsus dapat lebih bermanfaat bagi orang asli Papua.

Link Banner

Kenaikan dana otsus Papua juga perlu dibarengi dengan perbaikan tata kelola, alokasi, perencanaan, pendampingan, dan pengawasan. Menurut Cahyo, perlu kewajiban yang memaksa terhadap pembagian porsi dana otsus, misalnya 30 persen untuk pendidikan dan 16 persen untuk kesehatan.

Baca Juga  Veronica Koman: Semua Mata Tertuju ke Papua

Berikutnya, dia menyarankan, agar dana otsus diberikan per sektor, bukan gelondongan. Kemudian hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah pengawasan penggunaan dana otsus Papua yang lebih ketat agar sesuai peruntukannya dan menghindari tindakan penyelewengan.

Cahyo menyebutkan, hasil kajian LIPI pada 2018 dan 2019, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di beberapa wilayah di Papua dan Papua Barat terjadi kesenjangan. Daerah yang didominasi bukan orang asli Papua atau warga pendatang, rata-rata IPM-nya lebih tinggi dan tingkat kemiskinan lebih rendah, dibandingkan daerah yang menjadi tempat tinggal orang asli Papua.

“Artinya pembangunan selama ini lebih banyak dimanfaatkan oleh pendatang atau masyarakat non-Papua daripada orang Papua,” kata dia.

Dia menuturkan, pembangunan selama ini berbasis pada pertumbuhan ekonomi, membuka isolasi geografis, investasi, dan membuka lahan kelapa sawit, yang menguntungkan masyarakat non-Papua. Sedangkan, otsus dinilai belum menyejaterahkan orang asli Papua.

Baca Juga  Sambil ngojek, AE juga ngebandar togel online

“Berarti otsus tidak mencapai sasaran, otsus belum optimal untuk mencapai sasaran,” tutur Cahyo.

Selain itu, Cahyo mengaku, tidak setuju dengan ketentuan tambahan mengenai pemekaran daerah provinsi. Ketentuan yang dimaksud ialah ayat (2) dan ayat (3) pada Pasal 76 RUU Otsus Papua usulan pemerintah.

Dalam ayat (1), pemekaran daerah provinsi menjadi provinsi-provinsi dapat dilakukan atas persetujuan MRP (Majelis Rakyat Papua) dan DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua) setelah memperhatikan dengan kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, serta kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang. Akan tetapi, pada ayat (2), pemerintah dapat melakukan pemekaran daerah provinsi menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembarngunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Pada ayat (3) disebutkan, pemekaran daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah. Menurut Cahyo, ketentuan dalam ayat (2) itu melemahkan kewenangan MRP sebagai unsur kekhususan Papua karena pemerintah dapat secara sepihak menentukan pemekaran wilayah.

Baca Juga  Presiden Amerika Joe Biden Langsung Pecat Kepercayaan Donald Trump Hari Pertama Kerja

“Kalau pemerintah ingin memiliki gagasan untuk memekarkan provinsi Papua sebaiknya wewenang MRP itu jangan dikurangi atau dilemahkan, tetapi mengajak dialog MRP dan DPRP, tokoh masyarakat Papua, tokoh-tokoh gereja, dan lain-lain,” kata dia.

Dia menegaskan, pemekaran wilayah bukan solusi untuk pembangunan Tanah Papua. Menurutnya, untuk membangun Papua, pemerintah harus membuka dialog dengan orang asli Papua, termasuk mereka yang pro Papua Merdeka.

Selain itu, pemerintah perlu melakukan rekonsiliasi untuk menyelesaikan masalah politik dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Rekognisi terhadap orang asli Papua juga perlu dilakukan melalui berbagai kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Tak hanya itu, pembangunan yang dilaksanakan pun harus berbasis kebudayaan orang asli Papua. Dengan demikian, persoalan-persoalan yang ada di Papua dapat diatasi dengan memperbaiki komunikasi antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua bersama pemerintah daerahnya.

(red/rep)