Fahrudin Maloko: Pungut Hitung di Pilkwako Ternate Sesuai Aturan

oleh -53 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Tim Hukum Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate, M. Tauhid Soleman – Jasri Usman (TULUS) menilai, pemungutan dan penghitungan suara di Pilwako Ternate pada Rabu, 9 Desember 2020 berjalan baik dan lancar.

Ketua Tim Hukum TULUS, Fahruddin Maloko menjelaskan, terkait dasar hukum pungut dan hitung berdasarkan pada PKPU nomor 18 tahun 2020, yang mengatur teknis pemungutan suara. Yang menarik dari PKPU ini mengatur terkait dengan mekanisme pengajuan keberatan permasalahan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

“Tim hukum TULUS melihat pada saat pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan baik, walaupun ada catatan kami dibeberapa TPS ada masalah,” kata Fahrudin, Jumat (11/12/2020).

“Kita ketahui bersama, mekanisme pengajuan keberatan melalui form keberatan atau kejadian khusus. Jika ditemukan masalah, misalnya ada pemilih memilih lebih dari 1 kali, maka mekanisme keberatan telah diatur melalui pengajuan keberatan di TPS, menggunakan form keberatan atau kejadian khusus tersebut,” imbuhnya.

Ketua BAHU DPW NasDem Malut ini menjelaskan, terkait tuduhan kepada paslon TULUS yang katanya melakukan kecurangan dan sebagainya, secara hukum dirinya tidak akan menangapi.

Baca Juga  Tak Sepaham dengan Trump, Kepala Intelijen AS Undur Diri

“Siapa pun bisa menuduh. namun tuduhan-tuduhan ada alur meknisme formil yang harus dipenuhi dan lalui, sejatinya kami tim TULUS dimulai dari massa pendaftaran, kampanye, massa tenang, pemilihan hingga saat ini mentaati prinsip-prinsip untuk tidak melakukan kesalahan terutama perbuatan curang atau fraud pada pelaksaan pemilhan kapala daerah, jadi terkait tuduhan tersebut maka tugas penuduh harus membuktikannya melalui forum-forum yang sah secara hukum,” tegas Fahruddin.

Advocat muda yang akrab disapa Eros ini mengaku, tim hukum TULUS juga menemukan dugaan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara, salah satunya di TPS 3 Kelurahan Kalumata dan saksi TULUS mendokumentasikan dalam form keberatan atau kejadian khusus.
Kaitannya dengan laporan yang diajukan oleh tim Paslon nomor 3 ke Bawaslu Kota Ternate, menurut Fahruddin, sah-sah saja karena hak konsititusional bakal calon.
Namun terkait dugaan tuntutan PSU dan penghitungan suara ulang, kata Fahruddin, tahapannya sudah diatur secara teknis di PKPU nomor 18 tahun 2020, teruama legal standing pelaporan.

Baca Juga  Lakukan Monitoring, DPRD Komisi I DPRD Halsel Bakal Proses Hukum Aduan Masyarakat Desa Tawa

“Sepengetahuan saya pelaporan untuk PSU atau penghitungan suara ulang hanya dilalukan apabila ditemukan kejadian khusus di TPS. Diisyaratkan untuk PSU dan penghitungan ulang, melalui temuan panwas lapangan dan keberatan saksi paslon di TPS, jadi legal standing temuannya hanya pada Panwas lapangan atau TPS dan saksi paslon di TPS,” bebernya.

Untuk itu, laporan dimaksud bukan berasal dari saksi TPS dan Panwas lapangan atau TPS maka laporan tersebut bisa jadi tidak terpenuhi karena bukan diajukan oleh saksi TPS dan temuan Panwas lapangan. Selain itu, diatur mekanisme waktunya.

“Kalau tidak salah dua hari setelah dihitung saat hari pemungutan. Namun hal itu semuanya dikembalikan kepada Bawaslu sebagai pengawas untuk mempertimbangkan secara hukum,” pungkasnya. (red)