Fakaubun: Uji Kompetensi PNS Pemda Malra Inkonstitusional

oleh -89 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Dalam manajemen talenta nasional, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memiliki 6 peran yang harus dijalankan, yakni sebagai penyelenggara penilaian kompetensi, pembina lembaga penilai kompetensi, pengembangan metode penilaian kompetensi, sertifikasi asesor, pembina jabatan fungsional tertentu (JFT) asesor, evaluasi penilaian kompetensi dan pemanfaatan, serta mengelola dan mengembangkan sistem informasi ASN berbasis kompetensi.

Salah satu memperkokoh pelaksanaan peran ini dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi.

Fakaubun Hamid selaku Fungsioner KNPI Kota Ambon mengatakan penilaian Kompetensi dilaksanakan oleh Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pemerintah yang telah mendapatkan pengakuan kelayakan dari Instansi Pembina (BKN-Badan Kepegawaian Negara).

“Sesuai amanat Peraturan BKN No. 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi PNS, pada Pasal 4. Tim Penilaian Kompetensi paling kurang terdiri dari : Ketua Tim Penilai Kompetensi; Admin. Penilaian Kompetensi; Assesor; Tester; dan Tenaga Pendukung,” kata Fakaubun kepada media ini via telepon seluler, Ahad (8/3/2020).

Menurut Fakaubun, sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019, pada Pasal 10. Ketentuan Pasal 10, huruf a sampai huruf d, merupakan Tenaga Assesor yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Assesor SDM Aparatur BKN, yang mempunyai Sertifikasi.

Baca Juga  TNI-Polri dan Satpol PP Mengelar Oprasi Yustisi Penertiban Pengunaan Masker di Pasar Inpres Namlea Kabupaten Buru

“Hal ini belum termasuk Metode dan Alat Ukur yang digunakan dalam Penilaian Kompetensi sesuatu dengan Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019, sebagaimana tersebut di atas,” ujar Fakaubun

Fakaubun Hamid menjelaskan pemerintah daerah Maluku Tenggara juga harus merujuk pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.

“Jangan menafsirkan dan menjalankan regulasi sesuka hati. Negara kita ini hukum jadi kalau ingin membuat suatu kebijakan perlu berlandaskan regulasi,” jelas Fakaubun.

Fakaubun mengungkapkan, Uji Kompetensi Pejabat Administrator di Maluku Tenggara yang diselenggarakan oleh BKD Malra, tidak beralaskan regulasi. Pasalnya, Tim Penguji Kompetensi, berasal dari Tim Penilai Kinerja/Baperjakat Malra.

Baca Juga  Kemenhub Gelar Bimtek Keselamatan Pelayaran Periode VII di Ambon

Selain itu, dalam urgensi untuk memahami isi peraturan adalah di dalamnya tidak hanya mengatur tentang organisasi, akan tetapi juga sumber daya manusia dan metode yang digunakan dalam pelaksanaan asesmen. Menujuk pada statemen Kepala Bidang Pengembangan Standar Penilaian Kompetensi Christina Nailiu memberikan penjelasan terkait isi dari Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019.

“Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk menjamin mutu atau kualitas hasil penilaian kompetensi yang dilakukan oleh lembaga penilaian kompetensi,” ungkap Fakaubun.

Fakaubun juga menegaskan kegiatan tersebut sesuai surat edaran yang dilaksanakan pada hari sabtu dan minggu, yang jelas-jelas itu waktu libur dan beribadah untuk umat kristiani.

“Kalau kegiatan pemerintahan mestinya dilakukan di jam kerja. Ini terkesan dilakukan secara terburu-buru dan memaksa makanya menabrak regulasi dan menafsirkan regulasi secara sempit,” tegas Fakaubun.

Baca Juga  Hasil PAS SMASKris YPKPM Ambon, bisa diakses dengan HP android

Fakaubun menambahkan dirinya menilai adanya kesesatan dan kesahalan fatal pemda malra dalam memahami dan menafsirkan sebuah regulasi. Namun sangat disayangkan kegiatan ini tetap dipaksakan berjalan, yang seharusnya dibatalkan oleh Bupati Maluku Tenggara kalau merujuk pada regulasi di atas.

“Ini bagian dari kebohongan publik yang telah dilakukan terkait Uji Kompetensi Pejabat Administrator di lingkup Pemda Malra,” tutupnya. (ebot)