Fatlolon Diminta Percepat Peningkatan Status Dusun Wesawak

oleh -74 views
Link Banner

[carousel_slide id=’11594′]

@Porostimur.com | Ambon : Bupati Kepulauan Tanimbar (KT), Petrus Fatlolon,SH,MH, dihimbau untuk mempercepat peningkatan status Dusun Wesawak menjadi Desa persiapan.

Setelah menjadi desa persiapan, nama Dusun Wesawak sendiri akan berubah menjadi Desa Illngei Barat.

Hal ini ditegaskan Koordinator transmigrasi lokal (translok) Dusun Wesawak, Wensilaus Saikmat, dalam keterangannya kepada wartawan, di Saumlaki, Sabtu (10/8).

Menurutnya, Dusun Wesawak merupakan salah satu wilayah translok resettlement yang berada di Desa Ilngei, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel), Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).

Perencanaan pembangunan wilayah translok resettlement Wesawak ini, akunya, diawali tahun 1990 dan seringkali disebut sebagai proyek pembangunan desa (bangdes).

Proyek ini sempat ditangguhkan Kepada Dinas Sosial dan Dinas Pertanian yang dulunya masih  berada di bawah naungan Kabupaten Maluku Tenggara yang beribukotakan Kota Tual, serta dikerjakan oleh Pemerintah Kecamatan Tanimbar Selatan di Saumlaki.

”Adapun proses pelaksanaan pekerjaan pembukaan lahan serta pembangunan berkisar antara tahun 1992 sampai dengan 1994 yang dikerjakan oleh CV Remaja dan dikawal penuh oleh petugas TNI dan Polri. Setelah proses pembangunan selesai, tepat pada tanggal 31 Agustus 1995 penghuni didatangkan secara kolektif atau serentak ke translok Wesawak dengan masa pembinaan selama 6 bulan oleh Pemerintah Kecamatan Tanimbar Selatan, tanpa menunjuk lahan usaha pertanian serta lahan pengembangan lanjutan. Hanya lahan pemukiman yang dikuasai per kk 2500 meter bujursangkar dan rinciannya 12,5 hektar untuk perumahan dan 2,5 hektar kintal umum jadi total 15 hektar,” ujarnya.

Baca Juga  Viral. Foto Rekayasa Jokowi Menangis Saat Tinjau Karhutla

Sejak 31 Agustus 1995 sampai dengan tahun 2006, jelasnya, pihak kecamatan mempercayakan urusan administrasi kepada desa induk, Desa Ilngei, guna mengelola administrasi resettlement Wesawak.

Dimana dalam tenggat waktu dimaksud tidak terjadi adanya pergolakan kasus tanah yang ada di Wesawak.

”Ketika tahun 2007 SK itu dicabut dan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat saat itu, banyak pergolakan tentang kasus tanah yang ada di Wesawak. lebih parahnya lagi pada tanggal 27 Oktober 2013 ketika acara pengikatan sweri atau semacam boikot lahan yang dilakukan oleh pemilik petuanan, dalam hal ini soa Maklarembun, di resettlement Wesawak, serta meminta upah ganti rugi lahan. Namun, hal itu tidak digubris oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sehingga ini menimbulkan kerugian bagi penduduk Wesawak, karena mereka tidak bisa beraktivitas keluar dari lahan pekarangan yang dihuni,” jelasnya.

Dalam melakukan aktivitas kesehariannya, tegasnya, warga Dusun Wesawak pun harus selalu meminta ijin kepada pemilik petuanan mapun kepada Pemerintah Desa Illngei.

Baca Juga  Husein Alatas Rilis Lagu Laa Ilaha Illallah sebagai Doa dalam Menjalani Ramadan di Tengah Pandemi Corona

”Sehingga dalam pemanfaatan serta pengolahan dari luas lahan yang diberikan, kami selaku koordinator dan warga, harus selalu meminta izin kepada pemilik petuanan serta Kepala Desa Illngei. Banyak hal yang telah kami lakukan, baik dalam bentuk kerjasama koordinasi serta upaya mengumpulkan bukti tentang berdirinya resettlement Wesawak ini. Namun, tak ada data dan bukti autentik apapun. Yang hanya dapat kami jelaskan, yakni apa yang kami ketahui dari kami rasakan kami rincikan seperti tadi,” tegasnya.

Dijelaskannya, pada tahun 2007 ada SK Bupati MTB tentang pengelolaan Dusun Wesawak yang dialihkan kepada pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans).

Namun melalui hasil Pilpres 2014, akunya, dibarengi dengan perampingan kabinet, sehingga  tidak ada Kementerian Transmigrasi.

”Pada masa itu tidak terjadi perubahan nomenklatur. Wesawak kemudian dialihkan ke tangan Tata Pemerintahan Umum Sekretariat MTB, sehingga sejak  tahun 2014 sampai dengan sekarang masyarakat Wesawak merasa nasibnya terombang-ambing,” terangnya.

Alih-alih mendapatkan bantuan anggaran untuk pembangunan di wilayahnya, tambahnya, hingga saat ini pelayanan publik pun masih melekat pada desa induk.

Begitupun berbagai program pembangunan yang berlangsung dalam wilayah Dusun Wesawak, timpalnya, murni merupakan hasil swadaya masyarakat sendiri.

Baca Juga  Kepala Soa Nacikit Merasa Ditipu Boss PT. Panbers Asal Korea

”Dari segala aspek kehidupan, tentang sosial, budaya, agama, pendidikan, semua disesuaikan dengan keadaan yang ada, termasuk infrastruktur serta bansos merupakan swadaya oleh masyarakat Dusun Wesawak saja. Sedangkan dari Pemkab KT sampai saat ini, tentang subsidi maupun alokasi dana, tidak pernah ada. Saat ini, masalah yang dihadapi juga status tanah yang sampai saat ini masih melekat pada desa induk, sehingga pelayanan terhadap publik semua bersifat swadaya. Pemerintah Dusun Wesawak masih tetap bekerja dengan loyalitas tanpa insentif dari manapun,” timpalnya.

Meski demikian, tidak dipungkirinya bahwa pada tanggal 30 agustus 2019 nanti Bupatt KKT dijadwalkan menetapkan Dusun Wesawak menjadi desa persiapan.

Sementara sesudah menjadi desa persiapan, tambahnya, nama Dusun Wesawak juga akan berubah nama menjadi Desa Illngei Barat.

”Maka masyarakat Dusun Wesawak meminta kepada Bupatti KKT, Bapak Petrus Fatlolon,SH.MH, untuk mempercepat SK peningkatan status Dusun Wesawak menjadi desa adminiatratif. Masyarakat berharap dengan adanya penetapan dusun menjadi desa persiapan dan akan menjadi Desa Illngei Barat ini, maka segala aspek kehidupan masyarakat juga bisa meningkat dari sebelumnya,” pungkasnya. (jefri)