Febry Calvin Tetelepta Sentil Balai Sumberdaya Air Maluku Terkait Bendungan Way Apu

oleh -193 views
Link Banner

Porostimur.com | Namlea: Proyek pembangunan bendungan Way Apu di Kabupaten Buru, Maluku, kembali mendapat sorotan.

Muncul warning bahwa proyek ini harus selesai tepat waktu di tahun 2022 sesuai jadwal yang ditentukan.

Warning tersebut muncul dari Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Febry Calvin Tetelepta yang melakukan kunjungan langsung ke lokasi proyek pembangunan bendungan Way Apu, pada Rabu (2/12/2020) kemarin.

Sindiran ini ditujukan kepada Balai Sumberdaya Air (BSDA) Maluku. Serta kontraktor yang menangani proyek dimaksud.

“Saya pastikan kami akan terus melototin proyek ini sampai selesai. Dan saya kalau melototin tidak ada beban apa-apa. Sedikitpun saya tidak ada beban, berteman ya berteman. Tapi tugas saya kejam. Di luar kita saudara, tapi kalau tugas kita tidak ada beban apa-apa. Proyek ini tetap harus selesai sesuai jadwal, tahun 2022 harus rampung agar bisa beroprasi dan mendatangkan manfaat untuk pulau Buru,” kata Febry.

Munculnya warning Ini menyusul fakta sebelumnya di lapangan yang menunjukan bahwa proyek tersebut pernah berjalan timpang hingga membuat ngangkrak mega proyek bendungan terbesar di Maluku itu selama beberapa tahun lalu. alias molor dari proses pengerjaan yang belum masuk tahap pada pengerjaan proyek inti.

Usai meninjau proyek strategis nasional yang menelan dana Rp. 2 triliun-an lebih itu, dijelaskan Febry Calvin Tetelepta bahwa setelah rampung tahun 2022 nanti, Bendungan Wayapu ini akan mengairi lebih dari 10.000 ha sawah yang ada di kabupaten Buru.

Jika berhasil maka dipastikan bahwa pertanian di kabupaten Buru akan menjadi menyuplai terbesar kebutuhan pangan di Maluku

“Kalau bendungan ini jadi maka akan menghasilkan minimal 60 persen konsumsi logistik Maluku akan tersedia dari Pulau Buru.”tambah Febry.

Baca Juga  Maroon 5 Rilis Remix “Nobody’s Love" Hasil Colaborasi dengan Popcaan

Fakta lain yang terlihat saat kunjungan Deputi I kantor Kepala Staf Kepresidenan dan rombongan ke lokasi pembangunan proyek justru melihat kegiatan proyek yang bahkan masih jau dari pengerjaan inti proyek ini.

Kondisi ini tidak berbeda dengan Paska kunjungan Komisi V DPR RI beberapa waktu lalu yang sebelum kunjungan sempat mendapat laporan bahwa fisik pekerjaan di lokasi proyek bendungan way apu baru sebesar satu persen, kondisi kali ini juga sama. Pembangunan proyek masih belum memperlihatkan kemajuan pekerjaan yang bersentuhan dengan pekerjaan inti fisik Bendungan Wayapu.

Disisi lain. Dari segi pembayaran tanah dan tanaman serta lahan kayu putih dalam bentuk pemberian santunan sebesar Rp. 3,5 milyar lebih juga baru terselesaikan dua bulan lalu.

Berdasarkan dari informasi yang berhasil dihimpun media ini. Menunjukan bahwa, Pekerjaan Bendungan Utama way apu dengan sembilan item pekerjaan, tidak terlihat ada satupun yang telah berjalan.
Menurut informasi, Proyek Bendungan ini katanya mulai kembali eksis setelah PPTK BSDA Maluku di proyek tersebut dicopot dan diganti dengan yang baru yakni Ruslan Amaris.

Bahkan muncul dugaan terkait adanya perbedaan antara tahapan perencanaan dengan tahap konstruksi yang bisa saja berakibat fatal bagi pembangunan proyek bendungan tersebut.

Dalam perencaaan yang dilakukan oleh PT ABCO Consultan yang dikutip oleh sebagai tugas akhir redesain bendungan way apu kabupaten Buru propinsi Maluku karya Ahmad Dwi Cahyadi,Cs. Jurusan S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan – Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Menyatakan bahwa dari perhitungan yang telah dilakukan diperoleh curah hujan rencana sebesar 895.76 mm, debit rencana periode ulang PMF sebesar 5959,9 m3 /detik, dengan kapasitas tampungan efektif sebesar 10,241,211.48 m3 dan dengan debit andalan rata-rata sebesar 10,05 m3 /detik.

Baca Juga  Dapat Kartu Merah, Messi Tolak Medali Perunggu dan Tuduh Copa America 2019 Penuh Korupsi

Kebutuhan air baku sebesar 0,2162 m3 /detik , kebutuhan PLTA sebesar 0,4 m3 /detik dan kebutuhan irigasi dengan luas sawah yang terairi sebesar 7600 ha telah terpenuhi atau tercukupi.

Mercu bangunan pelimpah menggunakan mercu tipe Ogee pada elevasi +123.50 dan elevasi muka air banjir pada elevasi +129.20. Tubuh bendungan menggunakan urugan tanah dengan kemiringan hulu dan hilir adalah 1:2, elevasi puncak bendung pada elevasi +131.50 dengan dasar bendungan pada elevasi +107.50,dan panjang dasar tubuh bendungan adalah 103.00 m. Perhitungan stabilitas tubuh bendungan dan spillway aman terhadap gaya-gaya yang terjadi baik dalam kondisi muka air banjir maupun dalam kondisi muka air normal.

Namun Haryono, Kepala BWS Maluku pada pertengahan tahun 2018 menyatakan bahwa bendungan tersebut akan memiliki volume tampung sampai dengan 50 juta meter kubik dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku dengan debit sebesar 250 m/detik.

Keberadaan bendungan ini, lanjut Haryono, juga sangat signifikan untuk ketahanan pangan dan energi karena direncanakan mampu mengairi lahan irigasi seluas 10.000 ha serta didayagunakan sebagai PLTA dengan kapasitas sebesar 8 MW.
adanya perubahan ini tentunya mengakibatkan adanya perubahan biaya.

Selama perubahan tersebut didasari alasan teknis yang jelas dan rasional tentu tidak masalah, namun jika perubahan tersebut untuk tujuan menguntungkan pihak-pihak tertentu tentunya harus kita kejar.
Pertanyaanya. Amankah perubahan tersebut dari penyalahgunaan anggaran?

Baca Juga  Pemkot Ternate Segara Tata Kawasan Kumuh di Lelong

Untuk memastikannya. Sebuah lembaga bernama FKMS mencoba untuk menguraikan proses lelang yang terjadi 2,5 tahun yang lalu. Dimulai dari tahun 2017 lalu dimana kementrian PUPR melaksanakan lelang bendungan way apu yang terbagi menjadi tiga paket, dengan rincian 2 paket kontruksi dan satu paket pengawasan.

FKMS (pengamatan Forum Komunikasi Masyarakat Sipil) memastikan bahwa telah terjadi proses lelang dua paket kontruksi yang diduga ada persengkokolan lelang atau kongkalikong. Ini Terlihat dari kedua paket ini yang ditawar oleh 4 perusahaan yakni PT Pembangunan Perumahan, PT Hutama Karya, PT Waskita Karya dan PT Brantas Abhipraya.

Setelah dilakukan proses lelang untuk pekerjaan kontruksi didapat pemenang sebagai berikut yakni paket 1 dengan pemenang PT Pembangunan Perumahan KSO PT Adhi Karya. Paket 2 dengan Pemenang PT Hutama Karya KSO PT Jaya Kontruksi.

Dugaan adanya kongkalikong ini semakin kentara mengingat nilai kontrak yang diumumkan oleh SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Maluku Propinsi Maluku sebesar nilai kontrak paket 1 : Rp 1.069.480.985.000,00 dan nilai kontrak paket 2: Rp 1.013.417.167.000,00. Sehingga total nilai kontrak sebesar Rp.2.082.898.152.000,00

Ini berbeda dengan apa yang diumumkan oleh Komite Percepatan Penyedian Infrastruktur Prioritas( KPPIP) yang menyatakan bahwa nilai investasi Bendungan Way Apu sebesar Rp.1,661 Trilyun. Yang artinya telah terjadi selisih anggaran sebesar Rp.420 miliar.

Dari sejumlah fakta minus yang mengiringi prose pembangunan proyek nasional bendungan way apu ini sebagian besar masyarakat buru bahkan pesismis, bahwa bendungan ini tidak akan selesai tepat waktu melainkan menjadi lahan panen bagi orang orang tertentu. (ima)