Fomatara Akan Gelar Curah Gagasan 21 Tahun Provinsi Maluku Utara

oleh -107 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Forum Untuk Maluku Utara Bermartabat (FOMATARA) dalam waktu dekat akan melaksanakan kegiatan bertajuk “Curah Gagasan 21 Tahun Provinsi Maluku Utara”.

Abdul Malik Ibrahim salah satu penggagas Fomatara kepada Porostimur.com, Selasa (16/3/2021) mengatakan, curah gagasan ini dimaksudkan agar memperkuat dan memperkokoh semangat kebangsaan dan semangat membangun Maluku Utara, agar setiap warga masyarakat mengetahui dengan benar hakekat pemekaran Provinsi Maluku Utara.

“Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk mencari solusi bagi persoalan pembangunan Maluku Utara, serta merumuskan tipologi kepemimpinan untuk mengelola masa depan Maluku Utara,” bebernya.

Kegiatan curah gagasan ini sendiri, direncanakan (tentatif) dilaksanakan pada Hari Sabtu Pukul: 20.30-23.00, tanggal 27 Maret 2021, bertempat di Rotasi Cafe, Kalumata Ternate dengan peserta sebanyak 20 orang yang terdiri dari unsur Partai Politik, unsur akademisi, unsur mantan
Pengurus KNPI, unsur Organisasi Kemasyarakatan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Curah gagasan ini bakal menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain: H. Husein Syah (Anggota DPD RI, Sultan Tidore) , Edi Langkara (Bupati Halmahera Tengah), Usman Sidik (Bupati Halmahera Selatan), M. Rahmi Husen (Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Presidium MW KAHMI Maluku Utara dan A. Malik Ibrahim (Inisiator dan Pengantar Curah Gagasan). Forum ini akan dipandu oleh Herman Oesman (Dosen Sosiologi FISIP UMMU).

Link Banner

Lebih jauh Malik menjelaskan, Indonesia merupakan negara kesatuan yang berdaulat, di mana rakyat pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam asas desentralisasi (otonomi), kewenangan Pemerintah Pusat terbagi ke
Pemerintah Daerah. Sebab wilayah yang begini luas bila hanya diurus dan tersentralisasi
pada pemerintah pusat semata, tentu tidaklah efektif.

Baca Juga  Perkuat Customer Base, BRI Salurkan Stimulus

Karena itu menurut politisi Partai Nasdem ini, guna terwujudnya demokratisasi, kesetaraan, dan kemampuan berotonomi, maka diperlukan harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah, dengan pengecualian pada beberapa bidang urusan yakni: pertahanan keamanan, keuangan, politik luar negeri, dan agama yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yang merupakan jati diri dan kepentingan
nasional dalam bingkai keutuhan NKRI.

Malik Ibrahim menuturkan, tanggal 4 Oktober 1999 Maluku Utara resmi menjadi provinsi setelah adanya pemekaran dari Provinsi Maluku. Peresmian Provinsi Maluku Utara ini tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 1999.

“Setelah 21 tahun Maluku Utara berotonomi, jujur harus dikatakan belum banyak perubahan yang terjadi. Baik pada bidang pembangunan maupun bidang pemerintahan. Maluku Utara masih terbelenggu pada kepentingan-kepentingan kelompok, kepentingan pribadi dan golongan. Sementara rakyat menginginkan adanya keterbukaan, baik pelayanan maupun perencanaan,” beber mantan birokrat ini.

Baca Juga  Anggaran Habis Puluhan Miliar, Jalan Sayoang -Yaba Kini Rusak Parah

“Evaluasi terhadap mekanisme kepemimpinan daerah sudah saatnya dilakukan, mengingat kepemimpinan yang baik akan menghasilkan output yang baik pula. Aspek ekonomi daerah, pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan masyarakat di bidang usaha kecil menengah (UKM) hanya isapan jempol belaka, bahkan lemahnya koordinasi pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota mengakibatkan lambannya kemajuan daerah di segala sektorsektor,” imbuhnya.

Malik Ibrahim menambahkan, Maluku Utara dikategorikan sebagai wilayah terkaya karena memiliki kandungan sumber daya alam yang begitu berlimpah.

“Tapi mari kita membuka mata lebar-lebar,
meresapi setiap detak dinamika perubahan yang selalu bergerak. Adakah kekayaan sumber
daya alam yang berlimpah itu mampu memberi sedikit senyum bagi mereka yang miskin,
yang hidup di pelosok desa nun jauh di sana? Adakah kekayaan alam yang kaya raya ini
mampu menegakkan harga diri dan identitas mereka yang didera kemiskinan sekian lama?
Mereka dengan ikhlas telah menjual sejengkal hartanya kepada pemodal (kelompok
oligarkhi) dan bahkan tak sedikit pejabat menguasai hampir separuh wilayah yang lalu
melakukan pengkaplingan-pengkaplingan. Jadilah kemudian kekayaan alam negeri ini bagai gincu, terlihat namun tidak terasa apa-apa bagi masyarakat,” paparnya.

Baca Juga  3 hari, Polres Pulau Ambon gelar pelatihan Bhabinkamtibmas

Sedangkan pada sisi lain, kultur politik yang hadir di Maluku Utara, menurutnya, lebih terkesan ekonomistik, yakni kultur politik yang memandang kekuasaan sebagai investasi. Lalu kemudian melahirkan politik kekuasaan yang memiliki indikator yakni bekerjanya kekuasaan dan uang.

“Kita selalu membangga-banggakan bahwa kekayaan alam merupakan modal satu-
satunya bagi upaya mendorong kebangkitan Maluku Utara yang kini berusia 21 tahun.
21 tahun setelah Maluku Utara tegak sebagai provinsi, dan atas dasar berbagai problem
yang dihadapi, Maluku Utara membutuhkan refleksi sekaligus proyeksi untuk mengkaji
perubahan penting lingkungan global. Disrupsi, pandemi Covid-19, serta perubahan tatanan
politik global serta perkembangan ekonomi dunia, membutuhkan tidak sekadar kemampuan pengelolaan, tetapi juga kepemimpinan yang visioner, berani, serta memiliki gagasan yang bertaut dengan perubahan lingkungan yang ada,” pungkasnya. (sarjan)