oleh

FPKT Tolak Kebijakan Bupati Halbar Terkait Enam Desa

Link Banner

Porostimur.com | Halut: Forum Pemuda Kecamatan Kao Teluk(FPKT) Kabupaten Halmahera Utara menolak terkait kebijakan pemerintah halbar tentang 4 desa masuk Halmahera Barat

Penafsiran Pemkab Halbar berdasarkan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2019 soal 4 desa masuk wilayah Halmahera Barat. Diantaranya desa Bobaneigo, Akelamo, Tetewang, Gamsungi dinilai sala penafsiran, cetus Almin sapaan akrab Almulk Ketua FPKT pada media melalui aplikasi WhatsApp (18/2/2020)

Link Banner

Karna yg kita ketahui bersama bahwa Permendagri Nomor 137 Tahun 2017, itu belum berubah, 6 Desa, masih secara sah, masuk wilayah Halmahera Utara,
Sebab, Permendagri 60 tidak di bahas staus desa, melainkan hanya batas wilayah kedua Pemerintahan.

“Jadi meski sebagian dari wilayah geografisnya masuk Halbar tetapi status desa masuk Halmahera Utara, karena kodefikasi wilayah tidak berubah,” Pungkas Almulk

ketika empqt (4) desa dipaksakan oleh pemerintah Halbar maka takutnya memicu konflik saudara yang tidak diinginkan

“Harapan kami FPKT jangan lagi terulang konflik saudara seperti yang terjadi di tahun 2006 yang lalu, maka kami berharap perhatian khusus Gubernur Malut secepatnya menangani masalah 6 Desa yang jadi perebutan Kabupaten Halbar dan Halut”, tutup Almin Safi (red/adhy)

Link Banner

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed