Fraksi Demokrat Sebut Keuangan Pemkab Halbar Bermasalah

oleh -41 views
Link Banner

Porostimur.com | Jailolo: Fraksi Partai Demokrat menyebut berdasarkan hasil penelusuran yang ditemukan adanya dugaan pengelolaan keuangan daerah yang dinilai bermasalah diantaranya, temuan adanya hutang Pemkab kepada pihak ketiga yang telah mencapai 70 Miliar, penyerapan dana desa yang baru mencapai 40 persen, dimana 60 persen belum tersalurkan sementara sudah mau masuk akhir tahun anggaran.

“Semisalnya, BPJS yang sudah masuk ke kas daerah kurang lebih 8 miliar, namun dana tersebut tak kunjung disalurkan oleh Pemkab ke RSUD Jailolo,” tegas ketua Fraksi Partai Demokrat Frangki Luang melalui pres rilisnya yang diterima porostimur Minggu (24/11).

Frangki bilang, pengelolaan anggaran Bansos yang diduga ada perlakuan diskriminasi diantaranya alokasi anggaran Widia rohani.

Baca Juga  Terkait Penyebab Kematian Saniah, Polisi Masih Tunggu Hasil Visum

“Soal bansos ini, kami juga bakal meminta data penggunaan anggaran dari dinas keuangan dan dinas sosial demi menjamin aspek transparansi dan akuntabilitas terhadap program tersebut,”ujarnya

Frangki mengaku, bakal menelusuri penggunaan pinjaman Pemda sebesar 159. 5  miliar pada tahun anggaran 2017 yang diperuntukan membiayai 13 aitem program infrastruktur jalan dan jembatan yang hingga saat ini belum juga tuntas termasuk peningkatan ruas jalan Goin-Kedi.

“Yang  jadi pertanyaan  saat ini, semua aitem aitem anggaran tersebut  telah di tetapkan dalam  APBD tahun  2019.Tapi kok sulit di realisasi. Dengan itu, pembentukan Pansus adalah jalan terbaik untuk bisa mengungkap semua masalah yang menyangkut dengan keuangan daerah ini. Karena Pansus memiliki alat paksa untuk memanggil dan mengkonfirmssi semua hal terkait dengan masalah keuangan daerah.”tegasnya

Baca Juga  IS akhirnya resmi ”menginap” di Lapas

“Menindak lanjuti pengelolaan anggaran yang bermasalah tersebut, Fraksi Demokrat sendiri bakal mendorong agar dibentuk Pansus guna menelusuri penggunaan anggaran yang bermasalah. Karena ini adalah jalan terbaik untuk bisa mengungkap semuanya ini mengingat pansus memiliki alat paksa untuk memanggil dan mengkonfirmssi semua hal terkait dengan masalah keuangan daerah,” sambungnya

Terkait dengan usulan pembentukan pansus lanjut dia, Fraksi Demokrat juga telah membangun komunikasi bersama rekan-rekan fraksi lain diantaranya Fraksi gabungan, Fraksi Gerindra yang telah memberikan lampu hijau atas usulan pembentukan pansus tersebut. (zhulijah)