Garda Nuku Desak Pemerintah Indonesia Segera Selesaikan Konflik di Papua

oleh -177 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Generasi Muda Nuku (Garda Nuku) Maluku Utara meminta Pemerintah Indonesia agar segera menyelesaikan persoalan yang terjadi di Papua agar tidak berlarut-larut dan menimbulkan lebih banyak korban terutama dari warga sipil.

Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Jenderal Garda Nuku, Budi Janglaha di Ternate, sebagaimana dilansir kumparan.com,Senin (2/9) tadi malam.

“Kami mendesak pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan konflik di Papua. Kami juga mengimbau kepada masyarakat Papua untuk menjaga kedamaian di sana,” ujar Budi.

Budi mengatakan, tanah Papua dan Tidore mempunyai ikatan yang kuat di masa lalu, sehingga wajar bila pihaknya mendesak pemerintah serta memberikan imbauan untuk masyarakat Papua.

Sekretaris Jenderal Garda Nuku, Budi Janglaha

Hal senada juga disampaikan Sofyan Daud, penasihat Garda Nuku.

Menurut Sofyan, ikatan sejarah Kesultanan Tidore dengan Raja Ampat serta Papua telah terbina dari lima abad silam, sejak periode kepemimpinan Sultan Al Mansyur, 1512-1526.

Baca Juga  PMII Malut Ajak Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan & Dukung Vaksinasi Covid-19

“Hubungan itu semakin mantap di masa Sultan Syaifuddin, 1657-1674. Melalui diplomasinya, VOC Belanda pun mengakui secara resmi kekuasaan Kesultanan Tidore atas Papua dan Raja Ampat melalui kesepakatan yang ditandatangani Sultan Saifuddin dengan Laksamana Speleman, 28 Maret 1667 di Fort Oranje Ternate,” papar Sofyan.

Periode Sultan Nuku Jou Barakati, kata Sofyan, adalah periode terbaik kerjasama antara Kesultanan Tidore dengan masyarakat Papua dan wilayah-wilayah kekuasaan Tidore lainnya saat melawan imperialisme.

Sofyan Daud, penasihat Garda Nuku.

“Selepas Sultan Nuku, Kerajaan Belanda mengakui seluruh wilayah kesultanan Tidore, sebagaimana yang pernah dikuasai Sultan Nuku. Pengakuan resmi itu termaktub dalam Statsblad 24 Juni 1824,” ucap pemerhati sejarah Maluku Utara itu.

Pendiri Lembaga Garasi Genta itu menuturkan, komitmen etik dan moral juga cinta kasih Kesultanan Tidore terhadap Papua ditunjukkan oleh Sultan Ahmad Mansur Sirajuddin, 1821-1857, yang menerbitkan izin kepada Carl W. Otto dan Johann G. Geissler, dua Penginjil besar yang mengemban misi pengkabaran Injil di tanah Papua.

Baca Juga  Fisik Pemain Timnas Indonesia Anjlok ke Titik Nol, Apa Rencana Shin Tae-yong?

“Sultan bahkan menugaskan dua Bobato (pejabat kesultanan) mengantar Otto dan Geissler, sekaligus membawa titah sultan kepada Bobato Kesultanan Tidore di Papua untuk memberikan bantuan jika kedua Penginjil itu butuhkan,” ungkapnya.

”Mendasari hubungan kesejarahan itu, Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 1956, menetapkan Soasio-Tidore sebagai ibukota Provinsi Perjuangan Irian Barat dan mengangkat Sultan Zainal Abidin Syah, Sultan Tidore ke -35 sebagai Gubernur pertama Provinsi Perjuangan Irian Barat,” sambungnya.

Hubungan sejarah dan persaudaraan itu, diakui Sofyan, memberi kontribusi besar bagi perkembangan peradaban Papua.

Yang dicapai Papua saat ini tidak bisa terlepas dari kenyataan sejarah dan persaudaraan masa lalu yang erat dengan Kesultanan Tidore.

Baca Juga  Filep Karma Ungkap Janji Presiden Jokowi Bebaskan Tapol Papua

“Sebab hubungan yang terbina lama, tidak saja meninggalkan jejak dalam manuskrip dan literatur sejarah tetapi meninggalkan jejak yang nyata. Di Tidore, dekat Kampung Toloa, ibukota kesultanan Tidore era awal 1600an, terdapat Kampung Bobo yang merupakan saudara kami yang berasal dari Papua,” jelasnya.

Sementara di wilayah Gamrange, baik di Halmahera Timur maupun Halmahera Tengah kedekatan kekerabatan yang sama juga dapat dijumpai hingga kini.

“Kita tidak menyampaikan ini sebagai romantisme masa lalu atau nostalgia, tetapi untuk saling mengingatkan tentang kearifan, persaudaraan dan cinta kasih yang diteladani oleh leluhur kita. Tidore dan Papua,” tutupnya. (RTL/red/kumparan)