Gelar Musrembang Camat Gane Barat Himbau 10 Kades agar Berhati-Hati Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa ADD

Porostimur.com | Halsel: Pemerintah Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halsel di dampingi Kabid Litbang Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah (BAPELITBANGDA) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan di Saketa.

Kegiatan itu, dibuka langsung oleh Camat Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan Jamal Ishak, Senin (20/01/20)

Kepala Wilayah (Camat) Gane barat dalam sambutannya, menghimbau kepada seluruh kepala desa dari 10 desa yang ada di Kecamatan Gane Barat agar lebih berhati-hati dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) mengingat, pengelolaan Dana Desa sudah diatur Permendesa PDTT No 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 Pasal 12.

“Bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 ,” kata Jamal dalam sambutannya

“Untuk pembahasan RKPDesnya para kepala desa perlu mengetahui, mempelajari Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.07/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa,” tambahnya.

Selain itu, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Bapelitbangda Halmahera Selatan Samsul Abubakar juga menegaskan bahwa dokumen RPJMDes untuk Kabupaten Halmahera Selatan dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 dan Tahun 2021 hingga Tahun 2026, ada dimasa transisi, maka tema yang kita angkat untuk Musrembang ini yakni “Pemantapan Sumber Daya Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”.

Pria yang akrab disapa Sam itu, juga mengatakan Musrembang adalah forum Musyawarah tahunan para pemangku kepentingan untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) tahun anggaran yang direncanakan sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

“Dalam Pasal 6 Permendagri 114 Tahun 2014, disebutkan isi RPJMDesa memuat Visi dan Misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan desa, Rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa”, kata Sam dalam sambutannya”

Samsul juga menambahkan bahwa, sebelum Musrembang Desa dilaksanakan, hendaknya didahulukan dengan pelaksanaan Musyawarah Dusun atau Musdus. Adapun maksud dan tujuan dilaksanakan Musdus dalam rangka menampung aspirasi dan usulan-usulan kegiatan dari masyarakat dusun.

Kemudian hasil penjaringan usulan kegiatan dari masing-masing dusun dikumpulkan dan dirumuskan oleh tim perumus untuk dibawa dalam Musrembang. Selanjutnya usulan kegiatan dimasukkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun 2020.

” Hendaknya, semua usulan dari masyarakat dusun dicermati dan buat perangkingan prioritas, hal ini mengingat tidak semua usulan masyarakat dapat diakomodir dalam satu tahun anggaran”, pungkasnya. (adhy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: