Gelar Raker, Komisi III DPRD Maluku Bahas Pengawasan Proyek Tahun 2020

oleh -70 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Komisi III DPRD Provinsi Maluku, menggelar rapat kerja bersama mitra, pada Jum’at,(26/2/2021).

Rapat kerja yang berlangsung di ruang Paripurna itu, membicarakan tentang persiapan pengawasan APBD/APBN Tahun Anggaran 2020 di 11 Kab/Kota yang ada di Maluku.

Usai rapat, kepada wartawan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Richard Rahakbauw menjelaskan tentang apa yang di bicarakan dalam rapat tersebut.

“Agendanya kita sekarang ini, akan melakukan pengawasan. Yang pertama itu 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan. Namun sesuai dengan agenda hari ini, kita harus rapat dengan mitra untuk kemudian kita melakukan kordinasi dalam rangka melakukan pengawasan ke dua kabupaten tersebut,” jelasnya.

Link Banner

Richard mengaku, ada kendala yang dihadapi Komisi III, yakni data kegiatan lapangan yang diberikan mitra belum lenhkap.

Baca Juga  Ganja Berikan Harapan Baru untuk Kesembuhan Pecandu Heroin

“Ada kendala yang kita hadapi di Komisi III, yaitu kita belum memperoleh data lengkap dari mitra-mitra yang punya kegiatan di lapangan. Oleh karena itu, kita harus bersepakat untuk teman-teman mitra akan memasukan dokumen itu terhitung hari ini sampai dengan besok jam 12 siang,” ungkapnya.

“Seluruh mitra yang menjadi mitra Komisi III, punya program dan kegiatan yang di laksanakan di kab. Buru dan Kab. Bursel, itu sudah ada di kita. Setelah itu kita pimpinan Komisi III akan mempelajari seluruh Dokumen itu,” tambahnya.

Ia juga sampaikan, untuk hari Selasa Komisi III akan rapat kembali dengan mitra pada pukul 14.00 WIT, tapi sebelumnya Komisi III juga akan lakukan rapat internal, karena dari perkembangan pembicaraan tadi menurutnya, Komisi III juga harus mendengarkan masukan dari teman-teman mitra.

Baca Juga  Penumpang KMP Dolosi Jalani Pemeriksaan di Pelabuhan ASDP Namlea

“Ternyata teman-teman mitra juga memberikan usulan, dan mereka seluruhnya siap, patuh serta memberikan dukungan terhadap kinerja Komisi III dalam rangka melakukan pengawasan terhadap program kegiatan yang dibiayai dengan anggaran APBD yang ada pada tahun 2020,” katanya.

Ia berharap, dari tenggang waktu selama 8 hari yang diberikan untuk pengawasan itu, dapat dipenuhi dengan baik oleh para mitra.

“Dengan tenggang waktu yang diberikan ke kita hanya 8 hari, maka tidak mungkin bisa kita penuhi semua. Karena itu kita berharap mereka masukkan untuk kemudian Komisi III melihat sampelnya, sehingga 8 hari itu dapat digunakan secara maksimal untuk melihat proyek-proyek yang sudah dijadikan sampel untuk kita tinjau,” tandasnya. (valen)