Gelar Rapat, Banmus DPRD Maluku Bahas 3 Agenda

oleh -48 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Badan Musyawarah (Banmus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menggelar rapat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Maluku, pada Rabu (7/7/2021) kemarin.

Rapat tersebut untuk membahas tiga agenda antara lain: evaluasi hasil pengawasan, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan Pemerintah Daerah (Pemda) tentang penanganan Covid-19 dan rencana kerjasama rancangan MoU antara Pemda dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN).

“Dalam rapat tadi, kami membicarakan 3 agenda. Yang pertama itu adalah evaluasi hasil pengawasan, yang kedua itu pembahasan Ranperda tentang penerapan disiplin protokol kesehatan dan yang ketiga itu adalah rancangan MoU antara pemerintah daerah Provinsi Maluku dengan Badan Standardisasi Nasional”, ungkap Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury.

Terkait dengan evaluasi hasil pengawasan, Wattimury menjelaskan, bahwa hasil pengawasan tersebut akan dievaluasi di rapat internal masing-masing komisi bersama para mitra dan setelah itu, setiap komisi akan memberi laporan kepada pimpinan dewan, barulah pimpinan dewan akan mengundang masing-masing pimpinan komisi untuk mendiskusikan dan merekomendasikan hal-hal penting kepada pemerintah daerah, terutama kepada Gubernur berdasarkan temuan-temuan komisi ketika melakukan pengawasan di lapangan.

“Dari hasil percakapan dengan masing-masing pimpinan komisi, ada berbagai macam masalah yang ditemukan dan mudah-mudahan ini bisa dilihat dan bagaimana menanganinya sehingga kekurangan-kekurangan itu bisa diperbaiki pada waktu yang akan datang”, ujarnya.

Baca Juga  Polres Malteng Amankan Satu Pelaku Curanmor

Untuk Ranperda penerapan disiplin protokol kesehatan, Banmus telah menetapkan pembahasannya dilakukan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) sehingga Bapemperda memiliki tanggung jawab untuk membahas dan mengkaji Ranperda yang sudah ada bersama tim pemerintah daerah untuk seterusnya ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Lanjutnya, berdasarkan pada regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan juga mempertimbangkan berkembangnya penyebaran Covid-19 yang begitu meluas belakangan ini, maka mesti ada regulasi yang memungkinkan pengaturan terhadap aktivitas masyarakat, apalagi dengan pemberlakuan PPKM berskala mikro sekarang ini ataupun juga keterlibatan TNI dan Polri dalam rangka menangani pelanggaran protokol kesehatan dan sanksi-sanksinya, karena itu Ranperda ini penting dan perlu untuk dibahas dan diselesaikan serta ditetapkan menjadi peraturan daerah.

“Berdasarkan pertimbangan Badan Musyawarah tadi, kami berharap supaya Ranperda ini bisa diselesaikan secepat mungkin”, harapnya.

Baca Juga  Tiga Nelayan Banda Ditemukan Dalam Keadaan Selamat

Sedangkan terkait MoU antara Pemda dengan Badan Standarisasi Nasional, dirinya mengatakan bahwa untuk membahas rancangan MoU tersebut Banmus telah mempercayakan Komisi I Bidang Pemerintahan untuk mengkajinya dengan tim eksekutif.

Oleh karenanya, dalam waktu dekat ini menurutnya, Komisi I maupun Bapemperda akan diundang oleh pimpinan dewan guna membicarakan bagaimana menyelesaikan pembahasan kedua hal tersebut yaitu Ranperda tentang penerapan protokol kesehatan dan rancangan MoU antara Pemprov Maluku dengan BSN.

Wattimury juga menambahkan, bahwa Banmus DPRD Maluku juga menyepakati dan mendukung sepenuhnya langkah-langkah pemerintah untuk mengendalikan masyarakat dalam melakukan kegiatan-kegiatan, apalagi di Kota Ambon dan Kabupaten Kepulauan Aru yang memiliki angka terkonfirmasi Covid-19 yang cukup tinggi.

Baca Juga  Kisah Wali Songo Sunan Gresik, Tokoh Pelopor Dakwah Pesantren

“Pemerintah juga dapat berkoordinasi dengan TNI-Polri supaya harapan untuk mengalihkan masyarakat sehingga penyebaran Covid-19 ini bisa terkendali. Mudah-mudahan ini bisa berlangsung dengan baik”, tutupnya. (alena)

No More Posts Available.

No more pages to load.