Gelar RDP Soal Dugaan Penyelewengan DD, Komisi I DPRD Halbar Minta Inspektorat Bertindak

oleh -193 views
Link Banner

Poroatimur.com | Jailolo: Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persoalan di lima desa yang ada di kabupaten tersebut, Rabu (1/7/2020)

Lima desa itu, yakni: Desa Laba Besar dan Buo Kecamatan Loloda, Desa Akelamo Kecamatan Sahu Timur serta Desa Kuripasai dan Desa Tuada Kecamatan Jailolo.

Dari hasil RDP, diketahui empat desa yakni Desa Laba, Buo, Akelamo dan Kuripasai memiliki kasus yang sama dalam hal pengelolaan DD tidak sesuai dengan peraturan perundangan.

Sementara Desa Tuada memiliki permasalahan sendiri, yakni dugaan penggunaan Izasah Palsu oleh kepala desa terpilih.

Link Banner

Ketua Komisi I, DPRD Halbar, Jufri Muhammad kepada media pers usai RDP mengatakan, sesuai laporan yang tadi dibahas Komisi I, empat desa memiliki masalah yang hampir sama, yakni terkait dugaan penyalagunaan DD dan BLT-DD.

Baca Juga  Karya Rahadi bertenun Tanimbar difashion-showkan BI Maluku

Jufri bilang, Komisi I telah menyimpulkan dan memberi rekomendasi kepada pihak Inspektroat Kabupaten Halbar agar segera menindaklanjuti temuan dugaan penyalahgunaan DD dan BLT-DD di empat desa.

“Seperti persoalan Desa Bu, kami meminta ke Inspektorat agar segera keluarkan LHP, Desa Laba besar terkait persoalan pengakatan sekdes, kita memberikan kewenangan ke camat apakah dilantik atau membatalkan. Kalau membatalkan maka akan dilakukan seleksi yang baru, tapi semuanya tergantung camat”, katanya.

“Untuk Desa Akelamo, kita minta Inspektorat lakukan audit ulang atau audit terperinci terkait pengelolaan DD tahun 2018-2019, karena ada beberapa pembangunan yang belum diselesaikan seperti TK, Polindes dll oleh pemdes. Sedangkan untuk perangkat desa yang usianya melewati 60 tahun kita rekomnedasikan untuk segera diberhentikan. Desa Kuripasai, kita langsung memerintahkan Inspektorat dan tim penyelesaian Pemda untuk kerja cepat minimal dua Minggu kedepan, dan tadi Inspektorat suda ada yang turun ke desa untuk melakukan audit awal,” imbuhnya.

Baca Juga  Panitia Musda Partai Golkar Malut Minta Edi Langkara Masukan Syarat Dukungan

Jufri menambahkan, terkait laporan tentang Kades Tuada terpilih yang diduga menggunakan keterangan izasah palsu saat mendaaftarakan diri sebagai calon kades, Komisi I memandang masalahnya telah jelas.

Komisi I memutuskan, jika pihak pelapor merasa tidak puas, maka dipersilahkan menindaklanjutinya ke ranah hukum ataau pihak berwajib, yakni Kepolisian.

“Untuk Desa Tuada, masalah izasah itu sudah selesai, karena DPMPD Halbar dalam rapat tadi menyampaikan bahwa setelah pelantikan bukan lagi ranah mereka”, beber Jufri.

“Komisi satu juga mempersilahkan ke pelapor kalau masih ragu dan tidak puas  dengan klarifikasi oleh saksi maupun yang lain dalam  RDP tadi, segera  tindaklanjuti ke pihak Kepolisian, karena itu hak pelapor,” pungkasnya.

Baca Juga  Batalyon C Pelopor Brimob Maluku Tingkatkan Sosialisasi Cegah Corona di Tual

Terpisah, Wakil Ketua DPRD, Robinson Missi menyampaikan bahwa sesuai keputusan RDP, terkait dugaan Keterangan Izasah palsu tersebut tidak bisa dilanjutakan lagi dalam RDP, karena penjelasan dari saksi, Kadis Pendidikan maupaun pelaku yang sudah jelas dan terang.

“Semua sudah clear, karena ini tidak bisa dilanjutkan lagi, sebab semua keterangan yang diperoleh DPRD sudah jelas,” ungkapnya. (ash)