Gelar Unjukrasa, SERPAK Desak KPK dan Kejagung Proses Santrani Abusama

oleh -839 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Sentral Pergerakan Anti Korupsi (SERPAK) melakukan aksi unjukrasa menantang KPK RI dan Kejaksaan Agung RI (Kejagung RI) untuk melakukan penyelidikan atas harta kekayaan mantan Kadis PUPR Provinsi Maluku Utara, Santrani Abusama karena kurang lebih dua tahun menjabat sudah memiliki aset berupa beberapa rumah di Kota Ternate.

“Hal ini sangat tidak wajar sehingga kami mendesak kepada KPK untuk melakukan penyelidikan,” teriak Rusdi, salah satu orator aksi, Senin (31/5/2021)

Selain itu, mereka juga mendesak KPK RI dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia agar mengambil alih serta mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi pembangunan rumah ibadah (Masjid) di Desa Loleo Jaya Kecamatan Kasiruta Timur yang dianggarkan lewat APBD Disperkim Maluku Utara Tahun Anggaran 2018-2019 dengan dua kali pagu anggaran senilai Rp1,5 Milyar. Namun pembangunannya hanya fondasi dan tiangnya.

Baca Juga  Facebook Terancam Didepak dari Play Store

“Kasus ini sudah dilakukan penyelidikan oleh pihak Kejati Malut namun hingga saat ini tidak ada kejelasannya dalam proses penanganan,” kata Reza, Koordinator Lapangan (Korlap) dalam aksi tersebut.

Karena itulah, pihaknya mendesak KPK RI dan kejaksaan agung untuk mengambil alih kasus tersebut dan segera memanggil dan memeriksa mantan Kadis PERKIM Provinsi Maluku Utara, Santrani Abusama dan pihak kontraktornya untuk bertanggung jawab atas pembangunan Mesjid Loloe Jaya, Kecamatan Kasiruta Timur, Kabupaten Halmahera Selatan.

“Sementara ini pihak Kejati Malut sudah pernah turun ke lokasi untuk mencari tahu pokok persoalannya dalam penyelidikan tersebut. Bahkan, sempat mengeluarkan pernyataan untuk di tindak lanjut, akan tetapi sampai sekarang Belum ada titik terangnya,” tuturnya.

Baca Juga  Ini Dia, Gerakan Satu Juta Handsanitizer dari SKK Migas – KKKS

Katanya tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan sangat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti di jelaskan dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

“Itu sangat jelas dan detail bahwa tindakan yang dilakukan dalam proses pembangunan Infrastruktur. Kasus Korupsi Pembangunan Rumah Ibadah (Masjid) di Desa Loleo Jaya Kecamatan Kasiruta Timur Kabupaten Halmahera Selatan Sebesar Rp.1,5 Milyar adalah perbuatan melawan Hukum. Olehnya itu kami menantang KPK dan Kejagung RI,” tutupnya. (sarjan)

No More Posts Available.

No more pages to load.