Gelombang Kritik dari Kampus Terhadap Jokowi Semakin Meluas 

oleh -41 views
Kelompok yang berisikan para guru besar dari 14 Fakultas di UI itu menyampaikan kekhawatiran mereka di depan Gedung Rektorat UI, Jumat (2/2). Deklarasi ini mereka sampaikan bertepatan dengan ulang tahun UI yang ke-74. Foto: Youtube UI

Porostimur.com, Jakarta – Kampus-kampus di tanah air, kian ramai membuat petisi untuk Jokowi. Dimulai dari UGM yang merilis petisi Bulaksumur karena kecewa terhadap salah satu lulusannya itu.

Lalu, protes para civitas academica terhadap kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo di kampus-kampus semakin meluas. Seperti Universitas Islam Indonesia (UII) yang menyerukan ‘Indonesia Darurat Kenegarawan’

Pada Jumat (2/2) kemarin, setidaknya terdapat tiga tambahan kampus yang menyampaikan sikapnya mengkritik Presiden Jokowi.

Dalam pernyataan sikapnya, Universitas Indonesia (UI) mengaku terpanggil untuk menabuh genderang memulihkan demokrasi.

Sementara itu, sejumlah guru besar dan civitas academica Universitas Hasanuddin (Unhas) mengingatkan Presiden Jokowi dan semua pejabat negara, aparatur hukum, dan aktor politik yang berada di kabinet untuk tetap berada di koridor demokrasi, mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta rasa nyaman dalam berdemokrasi.

Baca Juga  Bawaslu RI Awasi Langsung PSU di Pelosok Papua Barat Daya

Koalisi Dosen Universitas Mulawarman (Unmul) ikut menyerukan sikap menyelamatkan demokrasi dan meminta Presiden Jokowi untuk tidak memihak di Pemilu 2024.

Dosen Fakultas Hukum (FH) Unmul Herdiansyah Hamzah mengatakan pihaknya menilai demokrasi Indonesia dalam ancaman bahaya.
Ia menjelaskan demokrasi yang dibangun di atas darah dan air mata saat reformasi 1998, kini didesak mundur akibat perilaku kekuasaan dan para elite politik. Herdiansyah menyebut upaya tersebut dimulai dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai cacat etik.

Putusan itu dinilai memberi jalan politik dinasti, keterlibatan aparatur negara yang menggadai netralitas, pengangkatan penjabat kepala daerah yang tidak transparan dan terbuka, hingga keperpihakan dan cawe-cawe presiden dalam pemilihan presiden yang membahayakan demokrasi.

Baca Juga  De Rossi Start Sip di Roma, Totti Kasih Pujian dan Candaan

Kritik juga datang dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Brawijaya (Unibraw) di Malang, Jawa Timur. Mereka menyuarakan kemungkinan reformasi jilid dua lantaran kondisi negara saat ini tidak baik-baik saja.

“Hari ini saatnya bergerak, negara telah kehilangan muruah. Bukan tidak mungkin reformasi jilid II akan terjadi,” kata Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya Rafly Rayhan Al Khajri, Kamis (1/2).

Rafly mengatakan saat ini terjadi penyalahgunaan instrumen hukum oleh Jokowi. BEM Unibraw menilai pengawasan dan penegakan hukum selama masa kampanye pemilu 2024 telah kehilangan fungsinya.

Selain itu, kata Rafly, Jokowi telah mempermainkan hukum dengan mengklaim boleh memihak dan berkampanye. Menurut dia, Jokowi tak membaca UU Pemilu secara utuh.

“Jokowi dan para pembisiknya tidak tahu cara membaca undang-undang. Setiap hari penuh blunder dan klarifikasi,” kata Rafly.

Baca Juga  PDIP Berpeluang Rebut Kursi Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat

Istana sendiri telah merespons gelombang suara dari kampus. 

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menganggap wajar pertarungan opini yang muncul jelang pemilu. Dia juga menyinggung strategi politik partisan.

“Kita cermati di tahun politik, jelang pemilu pasti munculkan sebuah pertarungan opini, penggiringan opini. Pertarungan opini dalam kontestasi politik adalah sesuatu yang juga wajar aja. Apalagi kaitannya dengan strategi politik partisan untuk politik elektoral,” kata Ari di Kompleks Kemensetneg, Jakarta, Jumat (2/2/2024).

Meski begitu, Ari menegaskan kritik dari akademisi kampus itu sebagai kebebasan berbicara dan merupakan hak demokrasi warga negara. (red)

Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News