Gelontorkan Dana Miliaran Untuk Influencer, “Ini Rezim Penggila Realitas Semu”

oleh -34 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Pemerintahan Joko Widodo mirip seperti rezim simulacra atau realitas semu karena rela menggelontorkan uang mencapai Rp 90,45 miliar untuk menggunakan influencer atau buzzer.

Begitu kata analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menanggapi temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa rezim Jokowi menggelontorkan uang Rp 1,29 triliun untuk aktivitas digital, dan untuk influencer sebesar Rp 90,45 miliar.

“Dalam perspektif sosiologi politik ketika sebuah pemerintahan cukup banyak menggunakan uang rakyat (APBN) untuk aktivitas media digital hingga mencapai Rp 1,29 triliun bahkan ada biaya untuk influencer dan buzzer senilai Rp 90,45 miliar itu artinya rezim pemerintahan ini benar-benar rezim simulacra,” ujar Ubedilah Badrun, Jumat (21/8/2020).

Baca Juga  Ini Daftar 24 Kasus Korupsi di Kapulauan Sula yang Diduga Melibatkan Bupati dan Keluarganya

Rezim simulacra sendiri, kata Ubedilah, dimaknai sebagai rezim politik yang diproduksi oleh sebuah industri komunikasi massa atau media sosial yang mengaburkan fakta melalui konstruksi realitas semu secara masif atau pencitraan masif.

Link Banner

“Simulacra adalah sebuah terminologi Jean Baudrillard (1929-2007), seorang sosiolog politik Prancis ketika menggambarkan realitas semu. Jadi rezim ini rezim yang gila realitas semu, rezim yang gila citra, takut realitas sesungguhnya,” kata Ubedilah.

Hal tersebut dianggap sangat tidak punya hati nurani lantaran pencitraan dilakukan di tengah pandemik Covid-19.

“Lebih parahnya uang rakyat yang cukup besar Rp 90,45 miliar tersebut digunakan untuk pencitraan rezim (simulacra) di medsos di tengah rakyat banyak yang sedang menderita kemiskinan akibat Covid-19. Sungguh rezim ini tidak punya nurani. Tidak malu sama rakyat,” terang Ubedilah.

Hal tersebut, kata Ubedilah, merupakan ciri-ciri rezim neo-otoritarianisme yang rela menggelontorkan uang banyak untuk membungkam kelompok kritis.

Baca Juga  Perempuan Muslim di Gaza Tebarkan Keceriaan Natal

“Itu salah satu ciri rezim neo-otoritarianisme, penguasa membungkam kelompok kritis melalui media sosial dengan menggunakan buzzer. Ini artinya pemerintah secara sengaja menggunakan media sosial untuk merusak kualitas demokrasi,” jelas Ubedilah.

Ubedilah pun berharap kepada pihak yang berwenang untuk segera membongkar langkah pemerintah membiayai buzzer. Mulai dari proses tender, siapa pemenang tender, dan apa yang dikerjakannya.

“Jika tidak jelas patut diduga itu pola bagi-bagi uang untuk para buzzer pendukung Jokowi, itu ada potensi besar korupsi atau penyalahgunaan anggaran. Saya kira DPR perlu bersuara dan panggil menteri terkait,” pungkasnya. (red/rmol/pojoksatu)