Porostimur.com, Ambon — Konflik antara warga Negeri Lisabata dan Patahuwe, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), tidak boleh berhenti pada urusan meredakan ketegangan dan menjaga keamanan. Di balik konflik tersebut, ada masa depan anak-anak sekolah dan mahasiswa yang ikut terancam terganggu.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku didesak mengambil langkah pemulihan yang lebih luas dengan memastikan keberlangsungan pendidikan generasi muda di wilayah terdampak konflik.
Desakan tersebut disampaikan Ketua GMKI Cabang Ambon, Renno L. Z. Patty, kepada Porostimur.com, Sabtu (12/9/2026).
Renno mengatakan, dampak konflik tidak semestinya hanya diukur dari kerusakan fisik, korban, maupun situasi keamanan. Pemerintah, kata dia, juga harus melihat dampak sosial dan psikologis yang berpotensi mengganggu masa depan anak-anak serta mahasiswa yang berasal dari wilayah konflik.
Anak dan Mahasiswa Jangan Jadi Korban Berkepanjangan
Renno meminta Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa memastikan adanya pendataan terhadap anak-anak sekolah dan mahasiswa yang terdampak konflik.
Pendataan tersebut penting untuk mengetahui kondisi riil para pelajar dan mahasiswa, termasuk mereka yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal, kehilangan akses belajar, maupun mengalami gangguan dalam aktivitas pendidikan akibat konflik.
