GPM Menduga Kajati Malut dan Walikota Ternate Bangun Skenario, Retribusi Pasar Grosir Diistimewakan

oleh -80 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Terkait Kasus pembayaran lahan kelas II Kayumerah yang dapat merugikan keuangan negara senilai Rp.3,3 miliar yakni,” kasus Waterboom saat ini seakan- akan tak habis di soroti public Kota Ternate dan pada umumnya public Provinsi Maluku Utara (Malut). 


Hal tersebut kali ini Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) Maluku Utara mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut), Guna untuk mempertanyakan kejelasan tersangka ketiga dan keempat dari kasus Waterboom yang juga melibatkan salah satunya Walikota Ternate, H. Burhan Abdurahman.


Menurut Kordinator Lapangan, Yuslan Gani ketika dalam penyampaian orasi kritisnya, mengatakan. Kasus korupsi merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan yang di praktekan oleh mental akumulasi dari pejabat birokrasi yang imoral.

Dia pun menilai selaku penyelenggara negara tentu kepatut terhadap hukum adalah panglima tinggi. Tapi kali ini berbeda dengan yang terjadi di lingkup Pemerintah Kota Ternate.

Karena itu dapat dilihat atas dugaan dan indikasi kasus pendapatan retribusi pasar grosir dan pertokoan yang tidak di setor ke kas daerah senilai Rp.149.070.656,25. yang melibatkan Kadis Disperindag Kota Ternate, yakni,” Nuryadin Rahman. Sehingga terdapat ada dugaan kasus atas penganggaran belanja bansos yang tidak sesuai ketentuan, kini kejati malut mengistimewakan” teriak Juslan sapaan akrabnya di halaman Kejati Malut, Jumat (1/11/2019).

Baca Juga  KSOP Ternate Bagi-Bagi Alat Keselamatan Berlayar pada Motoris Speedboat

Juslan  pun menambahkan, kalau pun Supremasi hukum jika terus membiarkan para pejabat mental korup tentu Negara tidak memiliki warwah lagi.

Misalkan kasus waterboom, yang suda menyeret terdakwa lain dan sudah selesai jalani masa kurungan, tapi nyatanya Walikota Ternate belum di tahan,”Ujarnya.

Sementara Ketua GPM Malut, Sartono Halek dalam orasinya menegaskan. bahwa, Dalih-dalil dari pihak Kejati Malut terlalu berbelit-belit dan tak logis lagi.

Menurutnya, tidak ada lagi proses penyidikan atau pencarian alat bukti yang lain. sebab sudah ada terdakwa lain yang menjalani hukuman hingga selesai. Bahkan kata dia. bahwa,

Bukan saja putusan pengadilan, tapi Kejagung RI hingga Mahkama Agung sekalipun memerintahkan Kejati Malut segera menahan H.Burhan Abdurahman selaku Aktor pembangunan tersebut.

Baca Juga  Polda Maluku Diduga Lindungi Briptu La Argam

Sudah jelas bahwa amar putusan Kejagung RI Nomor 147 PK/PID.SUS/2014 yang menyebutkan Walikota Ternate, Burhan Abdurahman terbukti bersalah bersama terdakwa lain yakni Isnain Ibrahim, Ade Mustafa, Dirut PT. Nelayan Bakti, Jhonni Hary Sutanto terlibat dalam pembayaran lahan Waterboom,” papar Sartono ketika diwawancarai Media ini, usai penyampaian orasinya.


Karena sampai pada perintah Mahkama Agung pun, Kejati Malut tidak berani mengeksekusi H.Burhan Abdurahman, dengan berbagai alasan. Ternayata ada dugaan kuat skenario busuk antara Kejati bersama Walikota Ternate untuk menjadikan kasus Waterboom sebagai fatamorgana,” sambung Sartono dengan nada kesal.

Sartono juga menambahkan, Kami pun mendapat informasi bahwa Kejagung sudah empat hari di Kota Ternate, Dengan tujuaannya untuk melakukan tinjauan ke Waterboom , sehingga kami tegaskan Kejati segera menahan saudara Burhan Abdurahman, dan meminta Kejati Malut segera mengusut pengadaan lahan perikanan Mangga Dua dan Kota Baru.

Baca Juga  Halsel Rawan Politik Praktis, Camat Bacan Selatan Diduga Dukung BK-Lutfi

Kalaupun dengan kehadiran Kejagung lalu kasus Waterboom raib lagi tentu kami duga sudah ada konspirasi busuk yang sengaja di atur oleh kejati malut,” tutupnya. 


Perlu diketahui dalam pantaun Media PilarAktual.com, setelah bergantian berorasi sekitar 1 jam didepan Kantor Kejari Malut, DPD GPM Malut yang menggunakan mobil pickup dengan sound sistem itu kemudian melanjutkan rute mereka ke Kantor Walikota Ternate. (red/adhy)