Gubernur Maluku Defisit Etika

oleh -95 views

Oleh: Paman Nurlette, Direktur Eksekutif Masyarakat Pemantau Kebijakan Publik Indonesia

Polah dan perilaku, ucapan dan sikap Gubernur Maluku sebagai pejabat publik selama ini, masih jauh dari nilai-nilai etika kehidupan berbangsa. Kita sebut saja pelanggaran etika yang dilakukan, misalnya, pernah melontarkan narasi provokatif untuk membenturkan masyarakat dengan kelompok mahasiswa, menantang para demonstran untuk duel, joget di tempat umum yang tidak selayaknya, jarang masuk kantor hingga memproduksi narasi kontroversi menjustifikasi Ketua DPRD Maluku tidak layak. 

Tidak aneh memang di negara ini, lantaran fenomena para pejabat publik yang berbicara melahirkan kegaduhan, dan keresahan dalam masyarakat juga terjadi di daerah lain di Indonesia. Tetapi tidak sama seperti yang dilakukan oleh Gubernur Maluku dalam beberapa tahun terakhir. Fakta empiris membuktikan di lapangan, gubernur mengalami defisit etika sebagai pejabat publik, karena berbicara tanpa memahami esensi permasalahan dan tidak menyadari terjadi implikasi negatif di masyarakat.

Baca Juga  8 Model Baju Atasan untuk Orang Gemuk agar Terlihat Langsing

Etika Gubernur Maluku sebagai pejabat publik seyogianya diimplementasikan dalam bentuk sikap yang bertata krama dalam perilaku politik yang toleran, tidak pandai bertopeng sosial, tidak berpura-pura, tidak arogan, tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif, tidak melakukan kagaduhan, tidak melakukan tindakan tercela dan berbagai tindakan tidak terpuji lainnya.

No More Posts Available.

No more pages to load.