Gubernur Maluku Kembali Marah-marah di Hadapan Jurnalis

oleh -294 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Gubernur Maluku Murad Ismail kembali menunjukan kemarahan di hadapan para Jurnalis yang mewawancarai dirinya di Pelabuhan Yos Sudarso, Kota Ambon pada Selasa (3/11/2020) kemarin.

Murad yang dimintai tanggapannya soal permintaan Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan DPRD Maluku, Benhur Watubun, agar mengevaluasi kinerja Kadis Kesehatan, dr. Meykal Pontoh terlihat gusar dan menjawab pertanyaan para jurnalis dengan nada tinggi.

“Tidak ada yang boleh interfensi. tidak ada, Saya Gubernur dan Saya bertanggungjawab terhadap OPD yang Saya pimpin,” tukasnya.

Murad juga bilang bahwa yang bisa menilai kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku bagus atau tidaknya adalah Gubernur.

Pensiunan Polisi berpangkat Inspektur Jenderal ini juga menegaskan, tidak boleh ada partai ataupun fraksi di DPRD yang bisa mengintervensi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpinnya.

Baca Juga  46 Wartawan Palestina Dibunuh Israel Sejak Tahun 2000

“Yang boleh menilai bagus atau tidak itu dari Saya bukan dari fraksi. Kalau kamu jadi komandan tidak bisa bela anak buahmu tidak usah jadi komandan,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan DPRD Maluku, Benhur Watubun, pada pekan kemarin meminta gubernur agar mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, dr. Meykal Pontoh.

Watubun menilai Meykal tidak serius menangani pembayaran insentif tenaga kesehatan maupun non kesehatan. Dia hanya sibuk mengawasi lintas penanganan Covid-19 semata.

Selain datang dari Watubun, belum lama ini, Fraksi Partai Golkar juga meminta hal yang sama. Fraksi Partai Golkar bahkan menilai sejumlah anak buah Murad miskin kreativitas.

Baca Juga  Lakukan Pertemuan Dengan Pemkot Ambon, Ini yang Diminta Kelompok Cipayung

Hal ini disampikan Juru bicara Fraksi Partai Golkar, Fredeck Rahakbauw, pada Rapat Paripurna DPRD Maluku, 8 September 2020 lalu.

Ketika itu, Rahakbauw bilang, OPD pada lingkup Pemerintah Provinsi Maluku tidak mampu menciptakan program-program unggulan, baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi program, dalam memaksimalkan belanjanya. (red)