Gubernur Malut Luncurkan Blue Print PPM Usaha Pertambangan

oleh -32 views
Link Banner

Porostimur.com | Tobelo: Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba menghadiri launching dan Sosialisasi Cetak Biru (Blue Print) Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Usaha Pertambangan Provinsi Maluku Utara, Rabu (13/1). Dalam kegiatan yang dipusatkan di Grandland Hotel Tobelo, Halmahera Utara itu, Gubernur dijemput di Kota Sofifi menggunakan helikopter.

Gubernur dalam sambutannya mengatakan, PPM pada Kegiatan Usaha Pertambangan saat ini menjadi perhatian berbagai pihak karena dapat dianggap sebagai jawaban akan masalah kepedulian suatu industri pertambangan terhadap kondisi di sekitarnya.

“Kebijakan nasional tentang pengelolaan sumberdaya alam, termasuk sumberdaya mineral, pada dasarnya diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan aspek konservasi, rehabilitasi dan penghematan di dalam pemanfaatannya melalui teknologi yang ramah lingkungan,” ujar Gubernur.

Pada dasarnya, peran serta perusahaan pertambangan dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat merupakan “tuntutan”  di dalam dunia internasional menjadi tanggung jawab sosial yang harus dilakukan perusahaan.

Link Banner

“Tanggung jawab untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat menjadi lebih penting bagi perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, sebab usaha pertambangan umumnya berada pada wilayah terpencil yang minim sarana dan prasarana,” terang Gubernur.

Sudah menjadi komitmen bangsa ini, bahwa pengelolaan sumberdaya mineral Indonesia sebesar-besarnya adalah untuk kemakmuran rakyat. Salah satu penjabarannya adalah dengan Program PPM yaitu perusahaan pertambangan wajib ikut mengembangkan dan memberdayakan masyarakat di sekitarnya karena masyarakat di sekitar lokasi pertambangan yang menerima dampak dari kegiatan pertambangan.

Baca Juga  Gibran Bantah Terlibat Skandal Bansos

“Untuk itu, masyarakat harus mendapatkan ‘kompensasi’ melalui program PPM perusahaan pertambangan berupa manfaat ekonomi dan manfaat lainnya,” kata Gubernur dua periode tersebut.

Di akhir sambutannya, Gubernur berharap kehadiran industri pertambangan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar berupa peningkatan kesejahteraan dalam aspek ekonomi.

Sementara Bupati Halut yang diwakili Penjabat Sekretaris Daerah Yudihart Noya mengatakan, Kabupaten Halmahera Utara merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup banyak, diantaranya emas, pasir besi dan masih banyak kandungan mineral lainnya.

“Dengan kehadiran perusahaan pengelola sumberdaya alam ini dapat membantu pemerintah di sini untuk membuka peluang kerja bagi masyarakat di daerah ini,” ungkapnya.

Ia berharap, dengan diluncurkannya dokumen blueprint PPM ini maka akan menjadi pedoman bagi seluruh pemegang izin usaha pertambangan se-Kabupaten Halmahera Utara untuk menyusun rencana induk program PPM. Dokumen cetak biru PPM ini disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah (RTRW) Halut, Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Baca Juga  Peringati Hari Juang TNI AD ke 74, Yonif RK 732/Banau Gelar Pengobatan Gratis

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara Hasyim Daeng Barang menyampaikan, penyusunan cetak biru PPM pada Kegiatan Usaha Pertambangan Provinsi Maluku Utara merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada Pasal 38 ayat (1) mengamanatkan bahwa Gubernur menetapkan betak biru untuk selanjutnya wajib menjadi pedoman bagi para pemegang IUP dan IUPK dalam menyusun Rencana Induk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.

“Sebelum sampai pada tahap ini, tim penyusun telah bekerja keras untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak dan pemangku kepentingan, menerima masukan, pandangan, dan pendapat di antaranya melalui Focus Group Discussion di beberapa kabupaten, melakukan rapat penajaman draft blue print bersama Tim Pengarah Provinsi Maluku Utara, serta rapat finalisasi dengan mengundang peserta dari kabupaten/kota,” terang Hasyim.

Cetak biru PPM pada Kegiatan Usaha Pertambangan Provinsi Maluku Utara telah ditetapkan oleh Gubernur melalui Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 384/KPTS/MU/2020 tanggal 16 Oktober 2020. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri ESDM yang merupakan bagian dari kebijakan Nawacita pemerintah.

Baca Juga  Gubernur Malut Tandatangani 32 IUP Bermasalah
Gubernur Malut dijemput helikopter saat menghadiri peluncuran cetak biru PPM pada kegiatan usaha pertambangan. (Dok. Humas Pemprov)

“Dengan adanya dokumen cetak biru PPM ini, akan menjadi acuan wajib bagi setiap perusahaan pertambangan di Provinsi Maluku Utara dalam menyusun Rencana Induk PPM, sehingga diharapkan akan terjadi sinkronisasi, integrasi dan sinergi program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Provinsi Maluku Utara, untuk mendorong peningkatan kesejahteraan, khususnya di kawasan sekitar wilayah pertambangan,” tandasnya.

Cetak Biru PPM Provinsi Maluku Utara sendiri memiliki Visi “Masyarakat Sekitar Tambang Maluku Utara Sejahtera, Cerdas, Mandiri dan Berkelanjutan”.

Misinya:

  1. Membangun perekonomian masyarakat sekitar tambang secara sistematis dan terarah.
  2. Membangun tata kelola ekonomi sosial dan budaya untuk mencapai kemandirian masyarakat sekitar tambang.
  3. Menyiapkan sumberdaya manusia sekitar tambang dibidang pendidikan yang unggul, terampil, mandiri, dan berdaya saing tinggi agar mampu berkarya dan berpartisipasi dalam proses percepatan pembagunan.
  4. Mewujudkan masyarakat yang peduli pada keberlanjutan lingkungan sekitar tambang.

Di sela-sela kegiatan tersebut, Gubernur secara langsung meluncurkan kegiatan tersebut ditandai dengan pemukulan gong lalu dilanjutkan dengan penyerahan dokumen cetak biru yang diterima Sekretaris Daerah Halmahera Utara dan Presiden Direktur PT Nusa Halmahera Minerals yang diwakili Manager Social Performance PT NHM Hansed P. Lasa.(Hms/Pariwara)