Gubernur Malut Tandatangani 32 IUP Bermasalah

oleh -171 views
Link Banner

Porostimur.com | Jailolo: Gubernur Provinsi Maluku Utara, KH. Abdul Gani Kasuba, ternyata menandatangani 32 Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah.

Pernyataan ini disampaikan oleh Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republic Indonesia (DPD-RI) Namto Hui Roba kepada wartawan di Jailolo, Halmahera Barat, Sabtu (26/10/2019).

Hal ini disampaikan Namto Roba usai mendampingi Bakal Calon Bupati Noldy May dan Wakilnya Bustamin Albar, bersilaturahmi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di sekretariat partai tersebut di Desa Acango, Kecamatan Jailolo, Halmahera Barat.

Namto Hui Roba mengaku, gubernur Abdul Gani Kasuba telah menandatangani 32 IUP yang secara hukum dinilainya bermasalah. selain itu, ada ratusan IUP di Maluku Utara yang tumpang tindih dan berpotensi merusak lingkungan dan menimbulkan sengketa dengan masyarakat, terutama masyarakat adat.

“Saya orang Geologi maka itu yang saya kejar. Kalau saya orang hukum saya tidak akan kejar. Karena saya orang Geologi jadi saya tahu penyebabnya,” ujarnya.

Baca Juga  Wujudkan "Ambon City Of Music", Pemkot Siapkan Kurikulum Musik

Mantan Bupati Halmahera Barat dua periode ini mengatakan, pemerintah Provinsi Maluku Utara cenderung mengabaikan masalah lingkungan, sehingga dirinya sebagai Anggota DPD akan menjadikan masalah ini sebagai prioritas, termasuk masalah di PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM).

Namto menjelaskan, sebagai Anggota DPD yang duduk di Komite II yang membidangi masalah Pertambangan, dirinya akan fokus pada penataan IUP di Maluku Utara.

“Saya di Komite II yang membidangi masaalah pertambangan dan saat ini pertambangan di Malut kan semakin marak. Saya pikir kita harus lihat, termasuk izin-izin lingkungan itu juga di abaikan,” ungkapnya. (red/rtl/adhy)