“Gubernur berkewajiban menjamin segala program nasional, harus sukses dan berjalan dengan lancar di wilayahnya. Bukan sebaliknya, malah Gubernur bersikap menentang kebijakan nasional,” kata Muhammad Aidi, dalam keterangan tertulis diterima merdeka.com, Jumat (21/12).
Aidi menegaskan, kehadiran TNI-Polri di Nduga termasuk di daerah lain, di seluruh wilayah NKRI adalah untuk mengemban tugas negara, guna melindungi segenap takyat dan seluruh tumpah darah Indonesia.
“Kok Gubernur dan ketua DPR malah melarang kami bertugas? Sedangkan para gerombolan separatis yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran hukum,” ujar Aidi.
Sampai sekarang, lanjut Aidi, masih ada 4 orang korban pembantaian oleh KKSB yang belum diketahui nasibnya. “Bapak Gubernur, Ketua DPR, para ketua Fraksi-Fraksi DPR, pemerhati HAM dan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan, Apakah Saudara-Saudari semua dapat memahami bagaimana perasaan duka keluarga korban yang setiap saat menanyakan kepada TNI-Polri tentang nasib keluarganya yang masih hilang?” ungkap Aidi.
Aidi juga menegaskan, TNI tidak akan menarik mundur pasukan dari Nduga. “Kodam XVII/Cenderawasih, tidak akan menarik pasukan dari kabupaten Nduga. Selaku prajurit di lapangan, hari Raya bukanlah alasan untuk ditarik dari penugasan, karena kami yakin Tuhan pun juga Maha Tahu akan kondisi itu,” tegas Aidi.
