Gubernur, Sekda dan TPD ASN Maluku Diduga Terancam Pidana

oleh -1,984 views

Oleh: Derek Loupatty, SH, Wakil Sekjen dan Wakil Ketua BAKUMHAM DPP Partai Golkar

Harus diterapkan prinsip kehati-hatian atas penerbitan suatu keputusan contohnya  Surat Keputusan Gubernur Maluku yang berkaitan dengan nasib atau piring makan orang, atas dasar suatu informasi yang perlu diuji kebenarannya sesuai ketentuan Udang-Undang yang berlaku terutama Aparatur Sipil Negara (ASN). Apalagi alasan pengambilan keputusan ini tanpa melalui suatu proses termasuk Keputusan Pengadilan yang memiliki keputusan hukum tetap atas suatu permasalahan yang terdapat unsur pidananya terutama tuduhan adanya Pemalsuan Dokumen.

Untuk itu, upaya lain untuk  pembelaan  seorang  ASN  yang terzolimi dan dirugikan akibat pencopotan dari jabatan seperti Sdr. Muhamat Marasabessy.  Sebab dengan terbitnya  keputusan Gubernur Maluku (SK Gubernur Maluku, 576 Tahun 2023 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin dari jabatan pimpinan tinggi pratama MM, 3 Agustus 2023 dari jabatan Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku, bisa lewat gugatan ke- PTUN, Laporan Pidana dan  Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Baca Juga  Polisi Ungkap Sosok PA, Perempuan yang Ditangkap Bersama Virgoun

Timbul pertanyaan publik di Maluku apakah tuduhan pemalsuan NIP  atau penggunaan NIP Ganda yang diduga dilakukan oleh Sdr. M.Marassabessy telah melalui suatu proses tahapan sesuai ketentuan Undang-Undang? Seperti   kesimpulan temuan oleh SEKDA dan TPDA yang telah dilaporkan kepada Gubernur Maluku,  dan berakibat  kerugian terhadap ASN Sdr. Muhammad Marasabessy yang telah  diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Dinas PUPR Maluku.

No More Posts Available.

No more pages to load.