Habiskan Miliaran Rupiah, Karantina Covid-19 di KKT Tidak Difungsikan

oleh -318 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Penyebaran Virus Covid 19 di Kabupaten Kepulaun Tanimbar (KKT) semakin meningkat dan sangat memprihatinkan,” kata Isai Wuritimur, SH.

Menurut Wurutimur virus corona merupakan virus yang mematikan karena itu harus menjadi perhatian semua pihak terutama Pemerintah Daerah KKT, Dalam hal ini Tim Gugus Tugas Covid-19,dengan menpersiapkan fasilitas penunjang pemutusan mata rantai covid 19, diantaranya obat- obatan, tempat karantina dan lainnya.

“Yang menjadi pertanyaan kenapa sampai hari ini mereka yang positif corona tidak bisa di karantinakan padahal tempat karantina sudah di bagun dengan menghabiskan dana miliaran rupiah,bahkan rumah sakitpun di tutup, ini menunjukan ada tindakan pembiaran yang di lakukan tim gugus tugas covid 19 Kab KKT, untuk virus covid 19 ini berkembang di Kab KKT,” ujarnya dengan nada tanya.

Baca Juga  Juventus Dianggap Terlalu Berani Tunjuk Andrea Pirlo Sebagai Pelatih

Lanjut Wuritimur, selain pembiaran Tim Gugus Tugas Covid19 telah melawan Undang-Undang Karantina seperti yang di amanatkan dalam beberapa pasal di bawah ini.

Karantina wilayah, pada Pasal 53 disebut sebagai bagian respons dari kedaruratan kesehatan masyarakat yang bisa dilaksanakan kepada seluruh masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil konfirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antar-anggota masyarakat di wilayah tertentu.

Di Pasal 54, diterangkan terkait kewajiban pemerintah dan masyarakat selama karantina wilayah berlangsung, seperti pejabat yang melakukan karantina kesehatan wajib memberikan penjelasan kepada masyarakat sebelum menerapkan kebijakan karantina wilayah.

Kemudian, wilayah yang dikarantina harus diberi garis dan dijaga terus menerus oleh pejabat yang melakukan karantina kesehatan serta kepolisian yang berada di luar wilayah karantina terkait.

Selanjutnya, anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar masuk wilayah karantina. Lalu, dinyatakan juga masyarakat yang menderita penyakit yang sedang diantisipasi penyebarannya akan langsung diisolasi serta segera dirujuk ke rumah sakit.

Baca Juga  Masyarakat dan AJB dukung sosialisasi 4 Pilar MPR RI

Berikutnya, di Pasal 55 UU Kekarantinaan Kesehatan mengatur tentang kewajiban pemerintah selama kebijakan karantina wilayah diterapkan. Dinyatakan juga bahwa pemerintah pusat dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut harus melibatkan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya.

Pelaksanaan karantina wilayah juga menyiapkan sanksi terhadap pihak-pihak yang tidak mematuhinya. Pada Pasal 93 diatur mengenai pihak yang menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara maksimal satu tahun dan denda maksimal Rp100 juta. (olof)