Hadiri Mimbar Demokrasi Kebangsaan PKS, JK Tanya Bagaimana Cara Kritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi

oleh -145 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Saat menghadiri acara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mantan Wakil Presiden (Wapres) RI, Jusuf Kalla (JK)melontarkan pertanyaan soal bagaimana cara mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi.

Hal itu disampaikan menanggapi pernyataan Presiden Jokowi soal ajakan kepada warga untuk memberikan kritik.

Awalnya Jusuf Kalla berbicara panjang lebar mengenai kualitas demokrasi di Indonesia saat ini yang mengalami penurunan.

Ongkos politik yang tinggi di seluruh momen politik memberi andil menurunnya kualitas demokrasi.

Padahal sejatinya, pemerintahan yang demokratis ujung-ujungnya untuk memberikan kesejahteraan rakyat; dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat.

“Indeks demokrasi kita dalam surveinya menurun, oleh the Economist Intelligence Unit (EIU). Tentu ini bukan demokrasinya menurun, tapi apa yang kita lakukan dalam demokrasi itu,” urai Jusuf Kalla dalam acara Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR RI yang dilaksanakan secara daring melalui kanal PKS TV dan sejumlah akun media sosial (medsos) Fraksi PKS DPR, Jumat (12/2/2021).

Baca Juga  64 Persen Lebih Penerima Vaksin Covid-19 Alami Stres, Ada yang Muntah hingga Sesak Napas

Menurut dia, ada hal-hal objektif yang tidak sesuai dengan dasar-dasar demokrasi yang diketahui.

Karena dalam dasar demokrasi, warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

JK menilai masalah utama dalam demokrasi disebabkan oleh mahalnya demokrasi itu sendiri. Alhasil, demokrasi tidak berjalan baik.

“Pertama, demokrasi kita terlalu mahal. Akhirnya, demokrasi tidak berjalan dengan baik. Untuk menjadi anggota DPR saja butuh berapa, menjadi bupati dan menjadi calon pun butuh biaya.

Karena demokrasi mahal, maka kemudian menimbulkan kebutuhan untuk pengembalian investasi. Maka di situlah terjadinya menurunya demokrasi. Kalau demokrasi menurun, maka korupsi juga naik. Itulah yang terjadi,” tuturnya.

Baca Juga  Kabar Bupati KKT Ditangkap KPK Ternyata Hoax

Kedua, JK pun menegaskan pentingnya check and balance dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Karena, perlu ada kritik dalam pelaksanaan sebuah demokrasi.

“Harus ada check and balance, ada kritik dalam pelaksanaanya. Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, Presiden mengumumkan ‘silakan kritik pemerintah.’

Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita,” ujarnya.

Selain itu, JK menekankan pentingnya profesionalisme dalam pelaksanaan pemerintah demi terwujudnya manfaat demokrasi. Dalam hal tersebut, keberadaan partai oposisi penting untuk menjaga keberlangsungan demokrasi.

“PKS sebagai partai yang berdiri sebagai oposisi tentu mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan kritik itu agar terjadi balancing, dan agar terjadi kontrol di pemerintah. Tanpa adanya kontrol, pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik,” tuturnya.

Baca Juga  Kiprah Syekh Yusuf Al-Makassari, Sosok di Balik Berdirinya Macassar Town di Afrika Selatan

(red/tribunjogja)