Hak Angket: Mengubah Pola Pemerintahan Antipublic Governance dan Mengobati Demokrasi

oleh -38 views

Oleh: Jon A. Masli, MBA, Diaspora USA, Pengamat Korporasi, Ekonomi, dan Governance

Petisi FPRD yang dimoderatori Rudi S.Kamri, mantan buzzer istana, die hard militan Jokowi, dengan kata pengantar oleh Prof.Dr.Ikrar Nusa Bakti, mantan Dubes di Eropa dilantik Jokowi. Dua tokoh setia pemerintahan Jokowi, kini berbalik mengecam pemerintahan Jokowi.

Dalam pengantarnya, Prof. Ikrar mencatat berbagai dugaan kecurangan pemilu 2024 yang terburuk dalam sejarah Republik Indonesia. Petisi FPRD berisi alasan-alasan yang amat komprehensif tentang potensi perpecahan bangsa dan sederetan catatan perilaku presiden terkait dengan pelanggaran moral dan etika serta public governance.

Target akhir petisi FPRD fokus mendesak agar Presiden Jokowi mengundurkan diri dengan suka rela. Sementara semua media di Indonesia terus membahas tentang hak Angket DPR usulan Capres Ganjar Pranowo untuk menginvestigasi dugaan proses pemilu curang yang TSM. Kesan publik bahwa KPU dan Bawaslu tidak bekerja profesional dan amanah, membiarkan kekacauan pelanggaran itu terjadi.

Baca Juga  JCH Kloter 13 Maluku Utara Tiba di Asrama Haji Transit Ternate

Di banyak kasus pelanggaran di lapangan, Ketua KPU hanya meminta maaf, tanpa sanksi berat. DPR selama ini senyap, dianggap stempel atau penjilat pemerintah dan malfungsi sebagai lembaga terhormat mengontrol pemerintah. Hak Angket itu adalah hak konstitusi.

No More Posts Available.

No more pages to load.