Harapan Mewujudkan Lumbung Ikan Nasional Maluku

oleh -45 views
Link Banner

Oleh: Herry Darwanto, Pemerhati Sosial

PROGRAM lumbung ikan nasional (LIN) Maluku direncanakan beroperasi paling lambat tahun 2023. Hal itu dinyatakan Presiden Joko Widodo saat mengunjungi Kota Ambon, Februari 2021.

Presiden menegaskan bahwa pemerintah segera membangun pelabuhan baru, yaitu Ambon New Port (ANP), yang merupakan bagian penting dari program LIN-Maluku.

Namun rencana itu rupanya batal dilaksanakan. Pada awal Maret 2022, dalam suatu pertemuan dengan anggota DPR dan DPD asal Maluku, Menko Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Panjaitan, menyatakan bahwa pembangunan ANP dibatalkan karena dua faktor.

Pertama terdapat gunung berapi aktif dan kedua terdapat ranjau-ranjau dari sisa Perang Dunia II di Desa Waai dan Liang di Pulau Ambon yang menjadi lokasi calon pelabuhan baru tersebut (Kompas.com, 21/3/2022).

Pembatalan pembangunan pelabuhan itu memicu reaksi cukup keras dari para tokoh Maluku. Pasalnya, gagasan pembangunan LIN Maluku itu sudah 12 tahun sejak dicanangkan oleh Presiden SBY pada 2010, dan diteruskan oleh Presiden Jokowi sejak periode pertama pemerintahannya. Namun belum terwujud juga, bahkan nyaris dibatalkan begitu saja.

Berbagai pihak menuntut agar rencana pembangunan LIN Maluku itu diteruskan. Berikut adalah uraian singkat tentang LIN Maluku dan alternatif jalan keluar dari kemelut ini.

Lumbung Ikan Nasional

LIN dapat didefinisikan sebagai wilayah laut dengan potensi sumber daya perikanan yang signifikan secara nasional, yang dikembangkan sebagai kawasan produksi ikan secara berkelanjutan.

Pembangunan LIN bertujuan menjaga ketersediaan stok sumber daya ikan, meningkatkan pengelolaan kelautan dan perikanan secara efektif dan efisien, meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat setempat, dan mengembangkan perekonomian daerah dan nasional.

LIN memerlukan adanya prasarana dan sumber daya manusia. Prasarana tersebut antara lain pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pelabuhan logistik untuk menunjang kegiatan perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan perikanan industri.

Infrastruktur lain adalah kawasan industri pengolahan ikan, industri galangan kapal, dermaga, gudang es (cold storage), pabrik es, gedung laboratorium, tempat lelang/pemasaran ikan, kantor pelabuhan perikanan, dan lain-lain.

Tenaga terampil khususnya yang berasal dari kalangan nelayan lokal menjadi penggerak kegiatan penangkapan, pengolahan, dan pemasaran ikan.

Rencana Pembangunan LIN Maluku

Maluku memenuhi kriteria untuk menjadi LIN, yaitu memiliki 3 wilayah perikanan atau WPP, memiliki potensi 37 persen per tahun secara nasional yang lebih dari 20 persen kriteria LIN.

Produksi perikanan rata-rata 500 ribu ton ikan per tahun atau 12 persen dari produksi nasional, lebih besar dari kriteria minimal 9 persen.

Kemudian Maluku memiliki dua pusat pelayanan perikanan terpadu, yakni di Ambon dan Tual, lebih dari satu pusat yang disyaratkan.

Adapun perkembangan program LIN Maluku setelah dicanangkan pada tahun 2010 adalah sebagai berikut. Menteri Kelautan dan Perikanan saat itu, Susi Pudjiastuti, di depan Sidang Paripurna DPRD Provinsi Maluku menjanjikan dana alokasi khusus sebesar Rp 1 triliun untuk membangun industri perikanan sebagai implementasi dari program LIN Maluku.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, di hadapan nelayan dan pejabat daerah di Ambon pada 30 Agustus 2020, menegaskan bahwa Provinsi Maluku ditetapkan pemerintah sebagai lumbung ikan nasional.

DPR pada 15 September 2020, menyetujui permintaan tambahan anggaran tahun 2021 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 3,2 triliun untuk pembangunan LIN di Maluku dan Maluku Utara.

Keseriusan pemerintah dalam membangun LIN Maluku juga ditunjukkan dengan kunjungan Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia; Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi; dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono, ke Ambon pada 5 Februari 2021 untuk membahas dengan pemerintah daerah kesiapan pembangunan pelabuhan dalam konteks LIN Maluku.

Jalan keluar

Hingga saat ini belum ada penjelasan secara rinci mengenai pembatalan program LIN Maluku.

Seyogianya pembatalan itu disampaikan oleh Presiden Jokowi sendiri, yang menetapkan target beroperasinya LIN Maluku tahun 2023 ini.

Namun sebelum memutuskan pembatalan, pemerintah perlu duduk bersama dengan DPR, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain untuk mencari solusi terbaik dari kendala fisik pembangunan pelabuhan ANP dan kelanjutan program LIN Maluku.

Pemprov Maluku dan pemerintah pusat perlu meneliti dugaan keberadaan dan dampak gunung berapi aktif dan ranjau ex PD II di kawasan pelabuhan ANP yang semula direncanakan.

Jika benar, maka perlu dicari lokasi lain yang aman, namun tetap sesuai dengan desain awal.

Tujuan pembangunan pelabuhan perikanan yang lebih modern di Maluku tetap perlu diwujudkan. Kalaupun pelabuhan baru tidak mungkin dibangun, potensi perikanan di Maluku tetap dapat dan perlu dimanfaatkan.

Nelayan Maluku perlu diberdayakan untuk dapat menangkap ikan di luar wilayah 12 mil laut dari pantai. Pemerintah perlu memberikan bantuan pengadaan kapal berukuran besar untuk dikelola nelayan yang telah bergabung dalam koperasi.

Pemerintah daerah perlu membangun BUMD industri perikanan, dengan armada kapal penangkapan ikan yang bertonase tinggi, dilengkapi dengan pabrik pengolahan ikan.

BUMD ini menampung hasil tangkapan nelayan kecil, agar arus penghasilan mereka terjamin.

Intinya, program lumbung ikan nasional di Maluku tetap perlu diteruskan, namun kini dengan peran pemerintah daerah yang lebih besar.

Pemerintah pusat memberi dukungan berupa dana bagi hasil sektor kelautan dan perikanan dan/atau dana alokasi khusus yang meningkat cukup signifikan pada tahun-tahun mendatang.

Jangan biarkan program LIN Maluku terkatung-katung atau menguap begitu saja.

Sumber:kompas.com

No More Posts Available.

No more pages to load.