Hari ini DKPP Periksa Ketua KPU Kabupaten Maluku Barat Daya

oleh -33 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 55-PKE-DKPP/II/2021.

Perkara ini diadukan oleh Nikolas Johan Kilikily melalui kuasanya Urbanus Mamu. Pengadu melaporkan Ketua KPU Maluku Barat Daya, Yakob Alupatti Demny sebagai Teradu.

Teradu didalilkan tidak netral dengan membagikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu) untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 (dua) di Kampung Air, Kecamatan Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya.

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin Anggota DKPP dan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Maluku.

Rencananya, sidang pemeriksaan akan digelar pada Jumat (19/2/2021) pukul 09.00 WIT di Ruang Sidang Bawaslu Provinsi Maluku. Sidang akan dilakukan dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19.

Baca Juga  Gunung Botak, terjadi penumpukan masalah dibarengi kepentingan

Plt. Sekretaris DKPP, Arif Ma’ruf mengatakan agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu serta Saksi-saksi atau Pihak Terkait yang dihadirkan. “DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas Arif.

Ia menambahkan, sidang kode etik DKPP bersifat terbuka untuk umum. “Sidang kode etik DKPP bersifat terbuka, artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui live streaming Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP,” terangnya.

Selain itu, Arif Ma’ruf juga mengungkapkan bahwa DKPP menyiapkan antisipasi penyebaran Covid-19 dalam sidang DKPP, yaitu memfasilitasi tes antigen bagi seluruh pihak yang hadir dalam sidang ini. Tes Antigen dilakukan satu jam sebelum sidang dimulai.

Baca Juga  Oknum PNS di Desa Kotiti Halsel, Diduga Terima BLT Pusat

“Bagi pihak yang mendapat hasil reaktif, kami wajibkan mengikuti sidang secara virtual di luar ruangan sidang,” tutupnya. (keket)