Porostimur.com, Jakarta — Anggota DPD RI asal Maluku Utara menegaskan bahwa fasilitas Bandara dan Pelabuhan milik PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) harus berada di bawah kendali penuh negara dan pemerintah daerah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan terhadap arus manusia, barang, dan kegiatan ekspor di kawasan industri tersebut.
“Saya minta Pemerintah Pusat khususnya Satgas yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto agar menertibkan fasilitas khusus yang selama ini dimiliki PT IWIP. Bandara dan pelabuhan harus berada di bawah kendali negara dan daerah,” tegasnya, Kamis (4/12/2025).
Menurut Hasby, fasilitas khusus itu selama ini berjalan tanpa kontrol memadai dari pemerintah daerah, padahal merupakan pintu masuk strategis untuk ekspor dan keluar-masuk tenaga kerja.
Kekhawatiran soal TKA dan Manipulasi Ekspor
Ia mengungkapkan kekhawatiran bahwa fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan sebagai jalur masuk tenaga kerja asing, terutama dari China, tanpa melalui mekanisme resmi dan transparan.
“Saya melihat fasilitas khusus bisa menjadi pintu masuk tenaga kerja asing China tanpa proses yang terbuka. Ini jelas merugikan negara dan daerah,” ujarnya.
Selain itu, ia menegaskan bahwa pelabuhan laut khusus PT IWIP berpotensi rawan manipulasi data ekspor dan peredaran barang ilegal bila tidak diawasi langsung oleh negara.
