Hasby Yusuf: Pemprov Malut Harus Berani Melawan PT IWIP

oleh -865 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Direktur eL’KAP (Lembaga Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik) Maluku Utara, Hasby Yusuf mengatakan, perusahaan tambang yang tak membayar kewajiban pajaknya pada daerah merupakan bentuk pembangkangan pada kepentingan daerah dan rakyat Maluku Utara.

“Perusahan tambang itu dalam analogi kami seperti tamu, sementara daerah dan rakyat adalah tuan rumah. Adabnya tamu harus menghormati tuan rumah. Kecuali maling yang datang merampok dan menguras harta pemilik rumah lalu pergi tanpa rasa berdosa,” kata Hasby, Kamis (25/2/2021).

Menurut Hasbyw, perusahan tambang bukan maling tapi investasi ekonomi karena itu patutnya memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak pada daerah.

Hasby bilang, polimik tentang perusahaan tambang PT IWIP yang tak bayar pajak air permukaan dan pajak BBM merupakan isu sensitif. Karena ini berkaitan dengan kewajiban perusahan tambang pada pemilik sumberdaya. Bahkan menurutnya bukan hanya pajak air permukaan dan BBM tapi juga pajak alat berat dan kendaraan bermotor di perusahan tambang juga bermasalah.

Link Banner

Terkait menurut Hasby, Lembaga Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (eL’KAP) memberikan analisis sebagai berikut:

Baca Juga  Korupsi Lahan Bandara, Hukuman Zainal Mus Diperberat

Pertama, Pemerintah Pronvinsi Maluku Utara tidak memiliki data base tentang profil dan operasi tambang. Seharusnya sebagai otoritas politik dan pemerintahan, pemprov harus memiliki data dan perencanaan operasi perusahaan tambang, dengan demikian perkiraan dan target pendapatan pajak daerah dari sektor tambang bisa lebih akurat dan tidak perlu perpolimik yang tak perlu seperti ini. Karena itu menurut kami polemik ini menunjukkan pemprov Maluku Utara tak berdaya dan tak memiliki kekuatan dihadapkan perusahan seperti IWIP.

Kedua, Klaus Kontra perjanjian izin pertambangan yang tak mengingat kewajiban pajak pada daerah sehingga perusahan tambang begitu mudahnya abai pada kewajibannya. Artinya jika adalah klausal kontrak yang pasti dan jelas perusahan tambang bisa dianggap wanprestasi dan kewajiban pemerintah provinsi bisa hentikan operasi perusahan tambang ternasuk IWIP. Karena itu kami minta pemerintah provinsi Maluku Utara dan IWIP dan semua perusahan tambang transparan soal klausal kontrak pada publik khususnya kewajiban pada daerah.

Ketiga, Abainya kewajiban pajak oleh perusahaan tambang khususnya IWIP menunjukkan indikasi Korupsi disektor pertambangan. Karena itu menurut kami lembaga anti korupsi (KPK) harus melakukan menjadikan kasus ini sebagai pintu masuk membuka mafia korupsi pertambangan di Maluku Utara yang potensi kerugiaan akibat korupsi sektor pertambangan bisa mencapai ratusan miliar bahkan trilyunan rupiah.

Baca Juga  Bikin Mewek! 'Surat Cinta' Anies Baswedan untuk Tim Medis Pejuang Covid-19

Keempat, IWIP sebagai perusahan tambang menurut kami mendapatkan perlindungan yang berlebihan sehingga dengan perlindungan itu merasa istimewa hingga bisa menginjak kehormatan pemerintah dan rakyat di daerah ini dengan tak mau membayar pajak kepada daerah padahal itu merupakan kewajiban perusahaan tambang.

Hasby menambahkan, dalam perspektif ekonomi dan politik, kami patut menduga ada pihak tertentu baik di dalam perusahaan maupun di pemerintah bermain sebagai agen bagi kepentingan tertentu untuk kepentingan keuntungan ekonomi dari abainya kewajiban pajak perusahan tambang. (red)